oleh @mardanialisera
DAELPOS.com – Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat tekanan pandemi harus jadi perhatian. Bu Risma sebagai mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi menteri dengan masalah yang lebih beragam dengan skala nasional, tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan.
Pemerintah perlu untuk terus rajin koordinasi dan menyiapkan sistem evaluasi yang terukur. Mengingat salah satu problem klasik negeri ini antar kementerian masih memiliki data yang berbeda dan kerap timbul ego sektoral.
Mensos perlu ‘blusukan’ di perapian data. Data raya (big data) mesti baik, benar, dan akurat. Ini jauh lbh penting demi perbaikan distribusi Bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan efektif-efisien.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 2020 meningkat. Tercatat sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun 2019. Keterlambatan bantuan akibat tumpang tindih birokrasi, SOP yg kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi bantuan sosial sembako sblmnya amat lemah.
Rekomendasi dari KPK layak dipertimbangkan, Pemerintah harus menggabungkan 3 basis data orang miskin yang dikelola 2 dirjen & 1 sekjen karena pasti terjadi tumpang tindih. Mengingat PKH data base sendiri, BPNT sendiri dan DTKS juga sendiri. Rapihkan mulai dari kriteria hingga pola updatingnya karena kerap kali tidak akurat.
Pemerintah juga harus lebih responsif, salah satunya dengan mengefektifkan kanal bantuan warga terkait Bansos. Dengan begitu, kanal tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak dipotong oleh oknum-oknum anyg tidak bertanggung jawab.
Lalu buat mekanisme penyaluran yang manusiawi dan efektif. Jangan lagi ada antrian, jangan lagi ada korupsi dan jangan lagi dijadikan alat politisasi. Pastikan semua terkoneksi dengan perbankan. Petugas penyuluh sosial yang dimiliki Kemensos bisa membantu membuatkan rekening bank dan mengajarkan cara untuk dapat uangnya.
Perlu disadari bahwa presiden dan menteri adalah milik bangsa Indonesia. NKRI bukan hanya milik satu daerah/provinsi, semua daerah mesti merasakan perhatian yang sama demi keadilan yang sesungguhnya di negeri tercinta.
Semoga mekanisme yang baru ini kian mudah terawasi. Tidak ada lg penyelewengan seperti kemarin yang jelas-jelas merugikan pemerintah, masyarakat, sampai pelaku usaha yang amat perlu program tersebut untuk mendongkrak daya beli di tengah pandemi Covid-19.
