Irjen Kemendagri Ajak K/L dan Pemda Rumuskan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2021

Wednesday, 13 January 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengajak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempertajam pengawasan penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. Tumpak pun meminta agar K/L dan Pemda memberikan masukan dalam penajaman kebijakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

“Kami membuka ruang kepada Bapak/Ibu dari Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kembali fokus dan sasaran serta jadwal pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021. Utamanya terkait dengan penganganan Covid-19 serta PEN di daerah,” kata Tumpak dalam Rapat Koordinasi Penajaman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang digelar secara daring pada Rabu, (13/01/2021).

Lebih lanjut, Tumpak juga mengingatkan kepada seluruh Inspektorat Jenderal K/L dan Inspektorat Provinsi agar serius dan bersama-sama melakukan pengawalan terhadap program prioritas Presiden pada awal Tahun 2021, yaitu vaksin dan vaksinasi di daerah. “Utamanya dalam mendukung prioritas nasional saat ini khususnya program vaksin dan vaksinasi. Diharapkan kita semua sebagai APIP dapat mengawal program ini dengan maksimal,” tuturnya.

Rapat yang diikuti oleh Irjen K/L dan Inspektur Daerah Provinsi seluruh Indonesia ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kemendagri untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dan Pemeritntah Daerah dalam perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun.

Di samping itu, urgensi dari pelakasanaan rapat koordinasi dimaksud salah satunya untuk melakukan penajaman kembali terhadap fokus dan sasaran serta jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengawasan teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) utamanya dalam mendukung penanganan Covid-19 dan PEN di daerah.

See also  Kombes Pol Hengky, Resmikan Mushola Al-Ittihad Dan Santuni Anak Yatim

Berita Terkait

Pramono Lepas Soekarno Run 2026 di GBK, 10 Ribu Pelari Ramaikan Runniversary
Jakpro Dorong Manggarai Jadi Pusat Integrasi Antarmoda Strategis
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Sepanjang 2025
Perluasan Muara Angke Dinilai Positif, DPRD Minta Pengawasan
BPBD DKI Pastikan Seluruh Genangan di Jakarta Telah Surut
Infrastruktur Pengendali Banjir Cengkareng Drain Dipastikan Optimal
Pemprov DKI Berlakukan PJJ Imbas Cuaca Ekstrem
DBD Jakarta Meningkat, Dinkes Intensifkan Pemantauan Jentik

Berita Terkait

Sunday, 15 February 2026 - 13:18 WIB

Pramono Lepas Soekarno Run 2026 di GBK, 10 Ribu Pelari Ramaikan Runniversary

Monday, 9 February 2026 - 17:18 WIB

Jakpro Dorong Manggarai Jadi Pusat Integrasi Antarmoda Strategis

Friday, 6 February 2026 - 10:12 WIB

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Sepanjang 2025

Friday, 30 January 2026 - 09:35 WIB

Perluasan Muara Angke Dinilai Positif, DPRD Minta Pengawasan

Monday, 26 January 2026 - 14:33 WIB

BPBD DKI Pastikan Seluruh Genangan di Jakarta Telah Surut

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Terbaru

Sidang Isbat Jadi Acuan Penetapan Ramadan 1447 H

Tuesday, 17 Feb 2026 - 10:34 WIB

News

Hutama Karya Bangun Sekolah Rakyat DKI Berstandar Tinggi

Tuesday, 17 Feb 2026 - 09:59 WIB