Mal Pelayanan Publik Gresik Jadi Jembatan Bagi Investor

Friday, 9 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Selain memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gresik juga memberi kemudahan berinvestasi. Peningkatan kemudahan berusaha di Gresik juga didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti tol, pelabuhan, Kawasan Industri Maspion, Kawasan Industri JIIPE, dan Kawasan Industri Gresik.

“Dengan adanya pembentukan MPP Gresik ini, saya berharap agar dapat menjadi jembatan dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat mewakili Menteri PANRB dalam meresmikan MPP Kabupaten Gresik, Rabu (07/04).

Pesan tersebut disampaikan bukan tanpa alasan. Kabupaten Gresik memang memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional dan tujuan investasi. Berbatasan langsung dengan Kota Metropolitan Jawa Timur, Surabaya, membuat ekonomi di Bumi Para Wali ini berpotensi untuk makin ‘menggeliat’.

Menurut Diah, pelayanan publik yang prima adalah hak masyarakat. Tugas pemerintah tidak sebatas membuat dan melaksanakan kebijakan saja, tapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan. “Maka, kehadiran MPP menjadi solusi dalam menjawab anggapan masyarakat bahwa pelayanan pemerintah lama, berbelit-belit dan tidak transparan,” ungkapnya.

MPP Kab. Gresik menunjukkan keseriusannya dalam mendukung investasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruang promosi investasi, agar para investor dapat menerima informasi terkait potensi berinvestasi di Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga mendorong jajarannya agar tidak mempersulit masyarakat dengan masalah birokrasi. “Jangan sampai birokrasi kita menyulitkan masyarakat. Insyaallah peresmian MPP ini diiringi dengan peningkatan pelayanan birokrasi,” tuturnya.

Dikatakannya, investasi merupakan kunci pemulihan ekonomi. Untuk itu ia berharap agar jajaran Pemkab Gresik mau terbuka terhadap kritikan dan masukan yang dilayangkan masyarakat. “Saya harap kita buka selebar-lebarnya pintu investasi, mudah-mudahan punya multi-effect terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Gresik,” pungkasnya.

See also  BBKSDA Sumatera Utara Lepasliarkan Satwa Dilindungi di TWA Danau Sicike Cike Sumatera Utara

Tak hanya itu, MPP Kab. Gresik juga menyediakan fasilitas ramah kaum rentan seperti kursi roda, loket, toilet, dan parkir khusus bagi difabel. Bagi para orang tua, terdapat pula ruang laktasi dan pojok literasi yang dilengkapi dengan taman bermain agar anak tidak suntuk selagi menunggu pelayanan.

Sebagai informasi, MPP di daerah yang terkenal dengan produksi semennya ini merupakan MPP ke-40 di Indonesia. Terletak di area Kantor Bupati Gresik, MPP ini siap memberikan 133 layanan dari 16 instansi pemerintah, BUMN/D, dan layanan perbankan kepada masyarakatnya

Berita Terkait

Kementerian PU Selesaikan Sistem Pengolahan Air Limbah untuk 10.300 Sambungan Rumah
Nasir Djamil dan Azhari Cage Pulangkan Warga Tamiang yang Meninggal di Malaysia
Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN
Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek

Berita Terkait

Friday, 14 February 2025 - 19:42 WIB

Kementerian PU Selesaikan Sistem Pengolahan Air Limbah untuk 10.300 Sambungan Rumah

Friday, 14 February 2025 - 09:49 WIB

Nasir Djamil dan Azhari Cage Pulangkan Warga Tamiang yang Meninggal di Malaysia

Monday, 10 February 2025 - 16:44 WIB

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Berita Terbaru

Nasional

Kemenag Rilis Nama Jemaah Lunasi Biaya Haji Khusus 2025

Monday, 24 Feb 2025 - 19:45 WIB