Oleh: Mardani Ali Sera
DAELPOS.com – Miris ketika melihat KPK dan @kemenpanrb saling lempar tanggung jawab nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS. Lebih jauh, jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan ‘alat’ untuk mengurangi atau mengintervensi independensi para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya
Pegawai-pegawai ini mestinya bisa dipertahankan. Jika yang bersangkutan tidak lolos tes tersebut, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Ada Lemhannas yang bisa membantu melakukan pembinaan. Kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur.
Ini harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan kita semua. Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik atau penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yang sudah berdedikasi selama ini.
Salah satu putusan MK kemarin mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN. Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut.
Seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi, melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN. Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN
KPK mesti duduk bareng bersama Kemen-PAN untuk menjelaskan duduk permasalahan, termasuk TWK tadi. Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab.
Oposisi sangat berkepentingan KPK kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamatan anggaran rakyat. Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini.
