Lempar Tanggung Jawab Pegawai KPK bukti Kepemimpinan Lemah

Friday, 7 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Mardani Ali Sera

DAELPOS.com – Miris ketika melihat KPK  dan @kemenpanrb saling lempar tanggung jawab nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS. Lebih jauh, jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan ‘alat’ untuk mengurangi  atau mengintervensi  independensi  para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya

Pegawai-pegawai  ini mestinya bisa dipertahankan. Jika yang bersangkutan tidak lolos tes  tersebut, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Ada Lemhannas yang bisa membantu melakukan pembinaan. Kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur.

Ini harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan kita semua. Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik atau penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yang sudah berdedikasi selama ini.

Salah satu putusan MK kemarin mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN. Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut.

Seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi, melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN. Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN

KPK mesti duduk bareng bersama Kemen-PAN untuk menjelaskan duduk permasalahan, termasuk TWK tadi. Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan-pertanyaan  yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab.

Oposisi sangat berkepentingan KPK kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamatan anggaran rakyat. Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini.

See also  Komitmen Jalankan Bisnis Berkelanjutan, PLN Sabet Dua Penghargaan ESG

Berita Terkait

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional
Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat
Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM
Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans
Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Berita Terkait

Wednesday, 9 July 2025 - 19:45 WIB

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional

Wednesday, 9 July 2025 - 14:08 WIB

Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat

Wednesday, 9 July 2025 - 14:03 WIB

Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM

Tuesday, 8 July 2025 - 09:26 WIB

Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Menteri PANRB: Fokus Transformasi untuk Negeri, Bahas Kinerja 2025-2026.

Thursday, 10 Jul 2025 - 09:09 WIB

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB