TWK Mengubur KPK Merupakan Narasi Manuver Politik yang Berlebihan

Tuesday, 18 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


DAELPOS.com – Serangan balik yang dilakukan kubu Novel Baswedan dkk terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal mengubur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai manuver politik yang berlebihan (hiperbola).

Seperti diketahui KPK meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan TWK. Hasil TWK tersebut sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus, termasuk Novel Baswedan dkk. Namun Presiden Jokowi meminta mereka yang tidak lulus tidak berarti diberhentikan.

Namun dalam perjalanannya hasil TWK mendapat perlawanan hebat secara opini. Perlawanan itu kemudian mengambil sebagai tindakan yang berlebihan.

Adaah pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang membongkar skenario Novel Baswedan dkk yang tengah mamainkan isu terkait TWK sebagai mematikan KPK.

“Menarik. (Disebut) upaya terakhir mematikan KPK. Berarti ada rangkaian yang panjang dan sampai ini lah terakhir. Kalau ini yang terakhir, berarti KPK mati dong. Ini menurut saya pandangan berlebihan, ”ujar Emrus dalam keterangannya belum lama ini.

Menurut Emrus, tidak ada lembaga lembaga bukan perkara yang mudah. Secara administrasi, kematian itu ketakutan dengan kesepakatan antara dan wakil rakyat yang ada di DPR untuk membuat UU yang membubarkan KPK.

“Tetapi kalau TWK upaya mematikan, itu berlebihan. Atau hiperbola. Jadi, kawan kita yang buat Twitter ini (Novel) telah menghiperbola masalah, ”bebernya.

Lebih lanjut, Permintaan meminta maaf kepada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) saat TWK untuk menempuh jalur hukum jika merasa ada yang menyalahi aturan UU. Di mana dalam 75 nama pegawai yang TMS itu disebut-sebut bahwa Novel Baswedan menjadi salah satu di dalamnya.

“Kalau mereka mengedepankan wacana, namanya lebih cenderung mereka sebagai seorang aktor politik yang melakukan politik praktis,” pungkas Emrus

See also  Jokowi Ubah Statuta UI, Rektor Bisa Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Berita Terkait

Melampaui Rencana, Hutama Karya Percepat Pemulihan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar
Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden
Kemendes dan ID SEED Rencanakan Kolaborasi Ekspor Hasil Hilirisasi Desa Melalui Diaspora
Pramono Dampingi Gibran Tinjau MRT Fase 2A, Progres 59,7 Persen
Mendes Yandri Harap Rekomendasi Munas PAPDESI Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Akselerasi Pembangunan Hunian Senen Capai 99,04%, Hutama Karya Optimalkan Tenaga Kerja Demi Hunian Layak Masyarakat
Senator Mirah: Program KSB Maju Perumahan Harus Tepat Sasaran
Astranauts 2026 Pacu Transformasi Digital demi Dongkrak Ekonomi Nasional

Berita Terkait

Wednesday, 13 May 2026 - 15:03 WIB

Melampaui Rencana, Hutama Karya Percepat Pemulihan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar

Wednesday, 13 May 2026 - 13:58 WIB

Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden

Tuesday, 12 May 2026 - 18:12 WIB

Kemendes dan ID SEED Rencanakan Kolaborasi Ekspor Hasil Hilirisasi Desa Melalui Diaspora

Tuesday, 12 May 2026 - 11:25 WIB

Pramono Dampingi Gibran Tinjau MRT Fase 2A, Progres 59,7 Persen

Monday, 11 May 2026 - 15:20 WIB

Mendes Yandri Harap Rekomendasi Munas PAPDESI Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru

Megapolitan

Pramono: Jakarta Siap Jadi Kota Sport Tourism Dunia

Sunday, 17 May 2026 - 14:40 WIB

foto ist

Megapolitan

CFD Rasuna Said Ditiadakan Sementara, Digelar Lagi Juni 2026

Sunday, 17 May 2026 - 14:36 WIB

foto ist

Nasional

Anies Jadi dewan Penasihat Transformasi Kota Riyadh

Sunday, 17 May 2026 - 14:30 WIB