Pesangon Dinilai Tak Manusiawi, 23 Dosen & Karyawan UMB Dipecat Berjuang ke Disnakertrans

Sunday, 8 August 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ilustrasi / Net

foto Ilustrasi / Net

DAELPOSA.com – Pemecatan atau pemberhentian kerja 23 orang dosen dan karyawan Universitas Mercu Buana (UMB) bergulir di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Barat. Pada Jumat 6 Agustus 2021 lalu, sidang klarifikasi antara Yayasan Menara Bhakti sebagai badan penyelenggara UMB Jakarta dengan dosen/karyawan memasuki tahap kedua.

Dalam kesempatan tersebut, Kuasa hukum dosen UMB, Zulfansar SH, mengungkapkan, pihaknya mengajukan permasalahan ke Disnakertrans DKI Jakbar karena uang pesangon yang akan diberikan pihak UMB terhadap dosen dan karyawan yang diberhentikan dibawah peraturan yang berlaku.

Besaran pesangon yang akan diberikan Yayasan Menara Bhakti tersebut, disebutkan Zulfansar secara langsung menandakan bahwa pihak yayasan sangat tidak menghormati jasa dan kerja keras karyawannya. Padahal mereka telah bekerja puluhan tahun di UMB.

“Yayasan itu melanggar peraturan karyawan yang ditetapkannya sendiri untuk perhitungan pesangon,” tegasnya usai sidang di Disnakertrans sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Minggu 8 Agustus 2021.

Rendahnya usulan itu, sambung Zulfansar, menjadi bukti tidak pahamnya yayasan pada tata kelola tenaga kerja. Hal itu juga sekaligus tindakan yang merendahkan martabat dosen.

Ia menegaskan yayasan mempekerjakan karyawan dan dosen berpegang pada peraturan karyawan yang disepakati, bukan peraturan yang dibuat secara sepihak dan seenaknya sendiri. Namun kenyataannya, dalam urusan pesangon mengabaikan aturan yang disepakati.

“Saya prihatin dengan kasus ini. Tidak pantas dosen diperlakukan seperti itu,” ujarnya.

Sekedar informasi, belasan dosen dan karyawan UMB ini mengajukan gugatan ke Disnakertras atas tindakan Yayasan Menara Bhakti yang dinilai sewenang-wenang. Akibatnya, belasan dosen kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang menjadi haknya.

Rencananya, sidang sengketa ini dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi lanjutan. Sidang pada dua hari lalu sendiri menghadirkan dua mediator, yakni W. Nuning dan Nugrahani.

See also  Kejagung Sita 4 Bidang Tanah Milik Tersangka TT Di Tanjung Pinang

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru