DAELPOS.com – Keikursertaan dan peran Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) sejak 2011 perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menekankan Indonesia menjadi contoh dan teladan bagi negara-negara lain dalam konteks keterbukaan publik, terutama bagi anggota OGP.
“Saya menilai, keikursertaan dan peran Indonesia dalam Open Government Partnership sejak 2011 patut didukung sepenuhnya. Dan lebih dari itu, Indonesia perlu menjadi contoh dan teladan bagi negara-negara lainnya,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri Konferensi Open Government Partnership secara daring, Senin, 25 Oktober 2021.
Gus Muhaimin mendorong agar OGP di Indonesia bisa diperdalam dan diperluas ke semua Kabupaten dan Kota di Indonesia dalam 10 tahun ke depan, termasuk juga diperluas ke semua Kementerian dan Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Open government harus mampu dan bisa berkontribusi untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan ekstrem. Masih banyak warga kita dan saudara kita yang tertinggal belum mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan,” tutur Gus Muhaimin.
Menurut Gus Muhaimin, semua negara berkedudukan setara dalam pandangan OGP. Dalam artian OGP tidak memandang dan memilah negara maju dan negara berkembang. Karena semua negara anggota harus memiliki komitmen, bekerja keras dan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meraih keterbukaan, partisipasi warga dan akuntabilitas yang nyata.
Karena itu, Gus Muhaimin menilai Open Government adalah kawan seiring dan sekutu dari demokrasi yang ada di Indonesia. “Tentu saja PKB mendukung Open Government ini. Bagi kami di PKB, semakin kita terbuka dan akuntable, maka demokrasi akan semakin disemai, bermakna dan bermanfaat bagi semua warga,” paparnya.
Selain itu, Gus Muhaimin menyatakan kualitas kesejahteraan dan kualitas birokrasi adalah dua hal yang saling memperkuat. Sebaliknya, kualitas birokrasi yang buruk akan menjadi kendala dan rintangan bagi pemenuhan kesejahteraan warga. Menurut dia, kapasitas negara dan kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas birokrasi.
“Kualitas birokrasi berperan penting menggali sumber pendapatan, menyediakan layanan publik bermutu dan merencanakan masa depan warganya. Kami di PKB dan sebagai Wakil Ketua DPR RI akan terus mendukung dan memajukan Open Government baik di eksekutif dan legislatif. Kami mendukung inisiatif Open Parlemen yang sudah mulai dijalankan,” tegasnya.
