Golkar Yakin Jenderal Andika Mampu Mengemban Tugas, meskipun hanya Selama 13 Bulan

Tuesday, 9 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meyoroti terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Diketahui, DPR RI telah melalui Rapat Paripurna dan mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan di Komisi I DPR pada 5-6 November kemarin. 

Anggota Komisi I DPR ini merasa yakin, kalau Jenderal Andika mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI, meskipun hanya selama 13 bulan.

“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalanankan tugas dan fungsinya,” kata Dave di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Saat uji kelayakan, Dave mengungkap, Andika memaparkan visi misinya dengan judul “TNI adalah Kita”. 

Hal itu merupakan judul yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam dan juga nilai yang luas, di mana sebagai sesama warga Indonesia, sesama WNI, sebangsa dan setanah air memiliki kewajiban yang sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga kedaulatan NKRI. Di mana pun Andika menjabat, ia yakin bisa meninggalkan legacy yang baik. 

“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya. 

Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan. 

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eksalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan. 

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave. 

See also  Khawatir Timbul Sentimen Terkait Halal City, Habib Syakur Minta Mendagri Panggil Wali Kota Malang

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana. 

Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan. 

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” ujarnya. 

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua. 

Misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata. 

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Megapolitan

DKI Perkuat Kerja Sama Regional Penanganan Polusi

Tuesday, 15 Jul 2025 - 18:27 WIB