Usut Dugaan Korupsi Satelit Kemhan, Dave Laksono: Kita Mendorong Adanya Transparansi

Tuesday, 18 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya transparansi pengusutan kasus dugaan korupsi satelit yang terjadi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun Anggaran 2015-2021.

Pasalnya, dengan transparansi, maka proses pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, termasuk hal-hal yang dicurigai dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) ini.

“Kita terus mendorong adanya transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan dan kita harapkan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik. Apapun yang dicurigai itu dapat segera terkuak,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, Selasa, (18/1/2022).

Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengakui, kebutuhan untuk pengadaan satelit milik sendiri memang nyata.

Ia memandang, Kemhan dan institusi TNI, jelasnya, memang membutuhkan jalur komunikasi yang steril dan aman untuk komunikasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga pedesaan.

“Jadi memang kebutuhan itu nyata karena mengingat wilayah Indonesia begitu luas, dan ancaman-ancaman itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu ada. Maka, dibutuhkan jalur komunikasi yang steril,” urai Dave yang juga Anggota Komisi I DPR RI periode 2014-2019 ini.

Ia melanjutkan, jika memang mengharuskan sewa satelit, tambahnya, maka kepemilikan serta pengelolaannya tidak 100 persen dikendalikan oleh pihak Indonesia.

Sehingga, kata dia, potensi bocornya informasi dan infiltrasi dari negara asing menjadi memungkinkan.

“Maka itu penting dari TNI dan Kemhan memiliki satelit sendiri secara full,” tambahnya.

Karena itu, legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut berharap Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa dapat mengurai titik persoalan ini secara jelas dan transparan. Serta dapat memberikan solusi yang baik sehingga jalur komunikasi internal TNI tidak terputus.

See also  Gus AMI: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara

“Langkah konkrit dari Komisi I DPR RI  terus dorong ini kasus dibongkar, tidak ada yang disembunyikan lagi, dan kita minta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dan tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tutup Dave seperti dikutip dari dpr.go.id.

Berita Terkait

Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput
Ketua DPD RI: Keseimbangan Demokrasi dan Ekologi Dibutuhkan Untuk Masa Depan Bangsa
Bala Gibran, Ridwan Kamil Hadiri Tasyakuran Rahayu Saraswati, Ajak Masyarakat Bersatu “RIDO”
Ratusan Relawan RIDO Gelar dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar
HUT ke-60 Partai Golkar, Dihadiri 3 Ribu Jaro Ade Ajak Kader Kuatkan Solidaritas
Hadiri Ujian Terbuka AHY, LaNyalla Berharap Disertasi Menteri ATR/BPN Wujudkan Indonesia Emas
Haidar Alwi: Waspada Operasi Adu Domba, Untuk Memecah Belah Anak Bangsa.
Telaah Kritis Beredarnya Foto-Foto Calon Paket Pimpinan DPD RI bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto di sejumlah group WA

Berita Terkait

Tuesday, 19 November 2024 - 09:16 WIB

Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput

Thursday, 14 November 2024 - 18:54 WIB

Ketua DPD RI: Keseimbangan Demokrasi dan Ekologi Dibutuhkan Untuk Masa Depan Bangsa

Tuesday, 12 November 2024 - 10:12 WIB

Bala Gibran, Ridwan Kamil Hadiri Tasyakuran Rahayu Saraswati, Ajak Masyarakat Bersatu “RIDO”

Monday, 28 October 2024 - 17:03 WIB

Ratusan Relawan RIDO Gelar dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar

Monday, 28 October 2024 - 16:51 WIB

HUT ke-60 Partai Golkar, Dihadiri 3 Ribu Jaro Ade Ajak Kader Kuatkan Solidaritas

Berita Terbaru

News

Jangan Jadikan Bansos Sebagai Alat Politik Kotor

Wednesday, 27 Nov 2024 - 11:23 WIB