Usut Dugaan Korupsi Satelit Kemhan, Dave Laksono: Kita Mendorong Adanya Transparansi

Tuesday, 18 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya transparansi pengusutan kasus dugaan korupsi satelit yang terjadi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun Anggaran 2015-2021.

Pasalnya, dengan transparansi, maka proses pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, termasuk hal-hal yang dicurigai dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) ini.

“Kita terus mendorong adanya transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan dan kita harapkan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik. Apapun yang dicurigai itu dapat segera terkuak,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, Selasa, (18/1/2022).

Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengakui, kebutuhan untuk pengadaan satelit milik sendiri memang nyata.

Ia memandang, Kemhan dan institusi TNI, jelasnya, memang membutuhkan jalur komunikasi yang steril dan aman untuk komunikasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga pedesaan.

“Jadi memang kebutuhan itu nyata karena mengingat wilayah Indonesia begitu luas, dan ancaman-ancaman itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu ada. Maka, dibutuhkan jalur komunikasi yang steril,” urai Dave yang juga Anggota Komisi I DPR RI periode 2014-2019 ini.

Ia melanjutkan, jika memang mengharuskan sewa satelit, tambahnya, maka kepemilikan serta pengelolaannya tidak 100 persen dikendalikan oleh pihak Indonesia.

Sehingga, kata dia, potensi bocornya informasi dan infiltrasi dari negara asing menjadi memungkinkan.

“Maka itu penting dari TNI dan Kemhan memiliki satelit sendiri secara full,” tambahnya.

Karena itu, legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut berharap Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa dapat mengurai titik persoalan ini secara jelas dan transparan. Serta dapat memberikan solusi yang baik sehingga jalur komunikasi internal TNI tidak terputus.

See also  Sahroni Minta Propam Polri Tindak Tegas Oknum Polisi Yang Main Ancam

“Langkah konkrit dari Komisi I DPR RI  terus dorong ini kasus dibongkar, tidak ada yang disembunyikan lagi, dan kita minta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dan tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tutup Dave seperti dikutip dari dpr.go.id.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB