Bamsoet Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital

Thursday, 28 July 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat, sehingga terjadinya resesi ekonomi sangat kecil akan terjadi. Namun demikian tetap harus waspada, mengingat saat ini kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia sedang mengalami berbagai ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan dari berbagai negara dunia.

“Sebagai catatan, berbagai negara besar dunia seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saat ini sedang khawatir mengalami resesi akibat inflasi yang tinggi. Inflasi di Amerika Serikat, misalnya sudah mencapai 9,1 persen. Uni Eropa 8,6 persen, dan Inggris 9,1 persen. Sementara Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi inflasi pada Juni 2022 tercatat sebesar 4,35 persen (year-on-year/yoy),” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Jakarta, Rabu (27/7/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dirinya juga mendukung langkah Bank Indonesia yang sedang menyiapkan Rupiah Digital. Bank Indonesia (BI) telah mempersiapkan tiga aspek dalam penerbitan digital rupiah. Yakni, konseptual desain, mengintegrasikan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan; serta pilihan teknologinya.

“Bank Indonesia akan menerbitkan rupiah digital secara wholesale, yakni mendistribusikannya kepada pelaku-pelaku besar seperti perbankan maupun perusahaan jasa pembayaran yang besar. Sehingga bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mata Uang, dan Undang-Undang Bank Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Bank Indonesia akan memberikan izin kepada para wholesale yang besar-besar tersebut, untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran untuk berbagai transaksi ritel. Baik melalui bank kecil, perusahaan jasa yang lebih kecil, e-commerce atau startup dan berbagai transaksi digital lainnya, bisa menggunakan rupiah digital.

See also  BP Tapera Telah Kembalikan Tabungan Pensiunan PNS Rp4,2 triliun

“Bank Indonesia juga akan melengkapi rupiah digital dengan berbagai fitur security desain dan coding-coding yang spesifik. Sebagaimana uang rupiah kertas yang memiliki desain, warna, dan berbagai securities-nya. Sehingga dipastikan rupiah digital terjamin keamanannya,” pungkas Bamsoet. (*)

Berita Terkait

Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua
Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos
Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6
Komite III DPD RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Belanda Sebagai Referensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
BKSAP DPR RI Kecam Israel atas Gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza dalam Serangan Brutal
Periode Juli 2025,Harga Referensi CPO Menguat, Biji Kakao Melemah

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 18:15 WIB

Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Saturday, 5 July 2025 - 15:34 WIB

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya

Friday, 4 July 2025 - 20:53 WIB

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 July 2025 - 20:51 WIB

Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos

Thursday, 3 July 2025 - 18:33 WIB

Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB