DAELPOS.com – Salah satu isu prioritas Presidensi Indonesia melalui Climate Sustainability Working Group (CSWG) G20 adalah peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives). Indonesia didukung oleh seluruh negara anggota G20 mendorong isu ini agar dibahas mengingat pentingnya peran lautan di dalam peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menandai proses awal dari kerjasama CSWG G20, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan GIZ dan German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV), menggelar Workshop mengenai “G20 Partnership for Ocean-based Actions for Climate Mitigation and Adaptation” pada Kamis, 1 September 2022 di Nusa Dua Bali yang merupakan side event pertemuan CSWG.
“Laut dan iklim saling terkait, sehingga adanya perubahan iklim akan mempengaruhi laut dalam berbagai aspek,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada sambutannya secara virtual dalam side event ini.
Siti pun mengungkapkan jika hasil workshop ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan negara-negara G20, mengingat anggota G20 terdiri dari negara-negara yang memiliki garis pantai dan mempunyai peran vital dalam memperkuat penurunan emisi gas rumah kaca, mempromosikan peran penelitian, serta inovasi dan pengembangan teknologi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang juga memberikan sambutannya secara virtual menggarisbawahi bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki fungsi penting dalam pengendalian perubahan iklim, misalnya mangrove dan padang lamun yang dapat menyerap dan menyimpan karbon sebesar 30-50%.
“Penting bagi Indonesia untuk menterjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan memastikan masa depan dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” ujar Menteri Sakti.
Workshop yang dihadiri oleh pembicara dari KKP, Coordinating Lead Author IPCC SROCC, Advisor Board of UN Ocean Decade, President of Ocean Policy research Institute of the Sasakawsa Peace Foundation dan Director of Institute of the Ocean and Fisheries Univeristy of British Colombia, serta penanggap dari beberapa negara anggota G20 mengangkat pentingnya sharing data dan informasi pada sektor kelautan berbasiskan pada ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi kebijakan dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi, pembangunan kapasitas tentang opsi kebijakan, penelitian, inovasi, dan contoh praktik terbaik di antara anggota G20. (*)
