Dirjen Politik & PUM: Tahapan Pemilu Telah Dimulai, Pemda Harus Total Dukung KPU, Bawaslu, dan DKPP

Saturday, 17 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar  ( foto )st )

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar ( foto )st )

DAELPOS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini mengingat tahapan pesta demokrasi tersebut telah dimulai tahun ini.

“Seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, ada banyak aktivitas yang di luar kewenangannya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Misalnya ada (KPU daerah/Bawaslu daerah) tidak punya kantor, dia tidak punya misalnya sekretariat di kecamatan. Inilah yang harus didukung teman-teman bupati/wali kota serta gubernur,” ujarnya dalam Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (16/9/2022).

Oleh karena itu, lanjut Bahtiar, Pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan. Selain itu, Bahtiar mengimbau Badan Kesbangpol daerah agar aktif mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menjaga harmonisasi di masyarakat.

“Waspadai potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara. Penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar situasi daerah terjaga tetap kondusif,” tambahnya.

Adapun Rakornas Kesbangpol tersebut digelar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam Rakornas tersebut juga diadakan diskusi panel dengan sejumlah narasumber, di antaranya KPU, Bawaslu, Kemenko Polhukam, dan DPRD Kabupaten Banggai. Diskusi tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk sinergi antara Pemda dengan penyelenggara Pemilu.

See also  HNW: Tolak Terorisme, Tolak Pembubaran MUI dan Dukung Eksistensinya

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB

News

DPR Setujui Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Guru

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:19 WIB