DAELPOS.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tugas-Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menuju Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Harper M.T. Haryono Jakarta, Senin (31/10/2022). Gelaran itu dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.
Dalam sambutannya, Sugeng mengatakan, Indonesia secara politik menganut sistem desentralisasi asimetris. Sistem tersebut dibentuk guna menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang pada Pasal 18 Ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa konstitusi memberikan desentralisasi asimetris karena menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Dan kekhususan ini diberikan kepada lima provinsi di Indonesia antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dengan status daerah otonomi khusus serta Provinsi D.I. Yogyakarta dengan status daerah istimewa,” ujar Sugeng mengawali sambutannya.
Di sisi lain, dia melanjutkan, peran Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika dinilai strategis dalam memberikan kontribusi signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis. Apalagi pada tahun 2024 Indonesia akan memasuki tahun politik. Untuk itu, Sugeng menilai perlunya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral.
“Tugas pemerintah perlu mengantisipasi setiap masalah, maka Badan Kesbangpol perlu antisipasi peluang masalah, supaya masyarakat bisa tetap bersatu atas pilihan yang berbeda menghadapi tahun politik nanti. Dan tetap mengingatkan ASN bersikap netral untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan bangsa secara nasional,” ujarnya.
Selanjutnya, dia pun berharap agar Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika tetap menjadi pusat pendidikan sosial politik bagi masyarakat. Harapannya hal ini bakal membantu mencegah terjadinya gesekan di setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
