Dishub DKI Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Parkir Liar

Tuesday, 6 December 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto istimewa

ilustrasi / foto istimewa

DAELPOS.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI berkomitmen untuk menindak tegas oknum yang terlibat parkir liar. Sebab, adanya parkir liar ini justru dapat menimbulkan bangkitan kemacetan dan merusak estetika kota.

Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Aji Kusambarto mengatakan, tindakan tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan menyelesaikan masalah parkir liar.

“Parkir liar ini jelas menyalahi aturan. Untuk itu, kami akan terus menindak tegas jika ada oknum yang terlibat,” ujarnya, Senin (5/12)

Aji menjelaskan, Dishub terus berkoordinasi dengan jajaran Pengendalian Operasional (Dalops) dan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) di lima wilayah kota untuk menggelar penertiban parkir liar di Jakarta.

“Penertiban parkir liar yang digelar selama ini sesuai aturan yang berlaku. Penindakan dilakukan oleh jajaran Dalops dan Wasdal Sudin Perhubungan di lima wilayah kota,” terangnya.

Ia memaparkan, sesuai amanat Pergub Nomor 188 tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola Pemerintah Daerah, pihaknya mengelola parkir di badan jalan di sejumlah ruas jalan ibu kota.

“UP Perparkiran mengelola sekitar 300 lebih titik parkir on street yang tersebar di lima wilayah kota,” paparnya.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar menjelaskan, sebanyak 278 personel yang bertugas di delapan kecamatan di Jakarta Pusat maupun sudin dikerahkan untuk melakukan penertiban lalu lintas dan parkir liar setiap hari Senin hingga Minggu.

“Petugas dikerahkan di sejumlah ruas jalan dengan aktivitas kendaraan bermotor yang padat ataupun lintasan di antaranya kawasan Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang, Underpass Galur, Lapangan Banteng dan Salemba Raya,” jelasnya.

Pihaknya, sambung Wildan, juga menginstruksikan kepada petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk tidak bermain atau melindungi kelompok atau ormas tertentu yang mengelola parkir liar di sejumlah lokasi ruas jalan.

See also  Aplikasi JAGA Kampus, KPK Ajak Masyarakat Menjaga Intergritas Kampus

“Puluhan sepeda motor terkena razia parkir liar dikenakan sanksi angkut jaring dan selanjutnya dikenakan sanksi tilang oleh aparat kepolisian. Kami juga menderek mobil yang kedapatan parkir di badan jalan,” ungkapnya.

Wildan juga mengimbau kepada warga untuk mematuhi rambu rambu lalu lintas dengan tidak memarkir kendaraan bermotor miliknya di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

“Kami juga memasang spanduk sosialisasi untuk mengimbau warga agar tidak parkir sembarangan,” tandasnya.

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB