Kemendagri Dorong Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Friday, 16 December 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, Kemendagri terus mendorong penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara bertempat di Hotel Claro Makassar dan Kendari pada tanggal 14-15 Desember 2022.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh gubernur, bupati/wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rakorwasda ini sebagai momentum koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan komitmen bersama penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana memiliki fokus pengawasan pada aspek pengawasan BUMD, pelayanan publik, keuangan daerah, dan keuangan desa,” ujar Tomsi di sela kunjungannya.

Dalam arahannya, Irjen Kemendagri mengatakan bahwa pembinaan dan pengawasan sudah harus dilakukan sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi.

“Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita hindari bersama. Di samping itu dalam rangka peningkatan kapasitas APIP daerah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan secara berkelanjutan sesuai fokus pengawasan yang telah disusun,” tegasnya.

Melalui Rakorwasda ini, Tomsi berharap, bisa menjadi pendorong spirit bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

See also  Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Padaleunyi Kembali Dilakukan Guna Memastikan Pelayanan Maksimal di Jalan Tol

Berita Terkait

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komite I Kunjungi Pemkot Bandung, serap Permasalahan Penerimaan ASN khususnya PPPK

Berita Terkait

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Sunday, 26 January 2025 - 12:09 WIB

JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek

Friday, 24 January 2025 - 12:08 WIB

Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa

Berita Terbaru