Skor IPK Indonesia 2022 Jeblok, Fraksi PKS: Perlu Adanya Reformasi di Sektor Pemberantasan Korupsi!

Thursday, 9 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun / foto ist

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun / foto ist

DAELPOS.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap jatuhnya indeks korupsi di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merujuk pada data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar empat poin dari skor 38 pada 2021 menjadi 34. Penurunan ini menjadi sejarah buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.

“Turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia menjadi suatu kekecewaan yang sangat besar bagi kami dan tentunya sudah seharusnya menjadi atensi besar bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk dapat melakukan perbaikan secara keseluruhan terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Adang.

Dengan turunnya IPK ini, menempatkan Indonesia kini berada pada posisi 110 dari 180 negara di dunia. Data ini menunjukan adanya suatu penurunan yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

“Turunnya skor IPK yang signifikan tentu menjadi alarm bagi tugas pemberantasan korupsi di negeri ini,” ujar Adang.

Sebagai informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini setara dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Malawi, Nepal, dan Gambia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, indeks persepsi korupsi Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (83), Malaysia (47), Vietnam (42), dan Thailand (36).

“Pembenahan dan reformasi besar-besaran perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi pada sektor pemberantasan korupsi untuk dapat menaikkan kembali IPK Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya memerlukan sistem pemberantasan korupsi yang baik guna mencegah dan memberantas perilaku tersebut di negeri ini,” pungkasnya.

See also  KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul DKI Jakarta

Berita Terkait

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!
OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”
Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera
Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali
JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ
Guru Tewas Diserang OTK, Sekolah Dibakar KKB, MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas
Satgas Bea Cukai Dongkrak Pengawasan, Penindakan Capai Rp6,8 Triliun
HUT ke-80 TNI: Kapolri Perkuat Komitmen Sinergi ‘TNI-Polri untuk NKRI’

Berita Terkait

Wednesday, 10 December 2025 - 16:43 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Tuesday, 9 December 2025 - 09:07 WIB

OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”

Friday, 28 November 2025 - 08:53 WIB

Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera

Thursday, 6 November 2025 - 16:48 WIB

Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Thursday, 23 October 2025 - 18:33 WIB

JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ

Berita Terbaru

 Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza memberikan sambutan saat acara Anugerah  Jurnalistik Pertamina 2025 yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta pada Jumat (12/12/2025).

Energy

25 Jurnalis Raih Anugerah Jurnalistik Pertamina AJP 2025

Saturday, 13 Dec 2025 - 22:14 WIB

Energy

Energi Balik Jeruji: Kisah Inspiratif Pemenang AJP 2025

Saturday, 13 Dec 2025 - 22:08 WIB