PBJ Rawan Korupsi, Sekjen Kemendagri Paparkan Beberapa Upaya Pencegahan

Tuesday, 21 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, di antara sepuluh area rawan korupsi, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi area paling rawan. Diikuti dengan area rawan lainya seperti keuangan dan perbankan, perpajakan, minyak dan gas, hingga pelayanan umum, kesehatan, dan pendidikan.

Dia mengatakan, permasalahan umum PBJ di antaranya mark up harga, suap menyuap untuk memenangkan rekanan tertentu, penyusunan spesifikasi barang yang mengarah pada merek/rekanan tertentu, kekurangan volume pekerjaan, hingga tidak termanfaatkannya barang hasil pengadaan. Padahal prinsip PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

“Konsepsi pengadaan barang dan jasa kita itu, maksudnya adalah untuk mendapatkan hasil yang tepat. Jadi kalau lelang ya menghasilkan lelang yang tepat, dari setiap rupiah yang dianggarkan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel dengan topik “Pemberantasan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Daerah” secara hybrid di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (21/3/2023).

Suhajar juga mengungkapkan faktor penyebab korupsi PJB menurut survei Kompas, yaitu 73 persen untuk mencukupi kebutuhan, gaya hidup, atau untuk mendapatkan uang lebih. Kemudian 13 persen karena adanya tekanan atau ancaman dari atasan dan 7,7 persen karena keinginan atau nafsu pribadi.

“Karena itu, dampaknya adalah rendahnya kualitas barang/jasa yang dihasilkan,” terangnya.

Lebih lanjut Suhajar memaparkan upaya ke depan yang akan dilakukan Kemendagri beserta stakeholder terkait dalam menangani masalah tersebut. Upaya penanganan itu dilakukan dengan menerapkan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pemetaan potensi terjadinya korupsi pada organisasi pemerintahan, membenahi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menciptakan sistem yang lebih baik.

“Kawan-kawan kita dukung bersama SIPD (atau) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada informasi tentang perencanaan pembangunan daerah, tentang informasi keuangan daerah,” tuturnya.

See also  Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi, Pertamina Apresiasi Polres Cilacap

Di sisi lain, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan mengenai arahan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang/jasa dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dia mengatakan, penggunaan PDN salah satunya agar terciptanya transparansi PBJ dengan instrumen digital, sehingga meminimalisasi potensi terjadinya korupsi. Selain itu, juga untuk meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

“Karena yang paling penting adalah tujuannya, yang pertama mewujudkan inklusi ekonomi, tidak ada perbedaan. Mau kecil, menengah, besar boleh, tapi kali ini kita berpihak pada yang kecil. Supaya yang kecil ini menjadi besar. Yang kedua, tujuannya adalah sistem pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dan transparan,” ujarnya.

Berita Terkait

OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Manipulasi Waran di Pasar Modal
Keminveshil/BKPM Cabut Izin Tambang PT Kristalin Ekalestari di Papua
Senator Filep Desak Menag Perkuat Pengawasan Anak Lindungi dari Kekerasan Seksual
OJK Cabut Izin Usaha PT Credit Saison Indonesia Finance
Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Diberhentikan Sementara
Disorot Ombudsman, Perabotan Lapas Cibinong Dicopot
Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem Makarim Jadi 9 Tahun
Operasi ODOL Digelar, 46 Truk Diperiksa, 12 Kena Tilang

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 09:18 WIB

OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Manipulasi Waran di Pasar Modal

Saturday, 24 October 2026 - 07:33 WIB

Keminveshil/BKPM Cabut Izin Tambang PT Kristalin Ekalestari di Papua

Saturday, 17 October 2026 - 18:20 WIB

Senator Filep Desak Menag Perkuat Pengawasan Anak Lindungi dari Kekerasan Seksual

Thursday, 1 October 2026 - 15:02 WIB

OJK Cabut Izin Usaha PT Credit Saison Indonesia Finance

Tuesday, 29 September 2026 - 17:16 WIB

Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Diberhentikan Sementara

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Sunday, 22 Nov 2026 - 18:49 WIB