17 WNI di Kapal China Tenggelam, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Jika Ada Unsur Kelalaian

Tuesday, 23 May 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. / foto ist

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. / foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut tuntas tragedi tenggelamnya kapal penangkap ikan China yang membawa 17 WNI di dalamnya.

“Pemerintah harus mengabarkan bagaimana status terkini dari para ABK tersebut ke pihak keluarga korban; apakah mereka sudah ditemukan atau belum. Ini harus ada kejelasannya,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa, 23 Mei 2023.

“Jangan biarkan keluarga korban bingung dan merasa tidak diperhatikan pemerintah akibat belum adanya kejelasan status para awak kapal tersebut,” lanjutnya

Sebelumnya, media pemerintah China melaporkan 39 anak buah kapal penangkap ikan yang diawaki 19 ABK asal China, 17 ABK asal Indonesia, dan lima dari Filipina telah hilang.

Lebih lanjut, politisi PKS asal Jawa Barat ini meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah China untuk mengusut ada atau tidaknya pelanggaran hukum atau unsur kelalaian.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada unsur pelanggaran hukum atau kelalaian dalam kejadian tersebut. Jika ditemukan adanya unsur pelanggaran  yang membuat kapal tersebut terbalik maka pemerintah harus mengambil langkah yang tegas,” papar Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini.

“Apakah tenggelamnya kapal tersebut murni karena kondisi cuaca atau alam atau karena adanya unsur kelalaian? Keluarga korban berhak mendapatkan informasi yang lengkap,” ungkap Netty.

Terakhir, ia juga meminta pemerintah agar memastikan pihak keluarga korban mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja.

“Dampingi keluarga korban agar dapat memperoleh hak-haknya sebagai pekerja, baik  berupa santunan atau kompensasi lainnya. Pastikan keluarga korban dipersulit untuk mendapatkan hak-hak mereka,” kata Netty.

See also  Kemendes dan PP Pemuda Muhammadiyah Kolaborasi Bangun Desa

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Doni Haryono ( foto istimewa )

Olahraga

SEA V League 2025, Doni Haryono Belum Siap Lawan Kamboja

Friday, 11 Jul 2025 - 09:29 WIB