Pemprov DKI dan Kemenkes RI Jalin Kerja Sama Optimalkan Fungsi Faskes

Wednesday, 5 July 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Dalam rangka meningkatkan fungsi fasilitas kesehatan (faskes) di tiap RSUD di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait kerja sama dengan sembilan rumah sakit vertikal yang dikhususkan untuk jejaring pengampuan layanan prioritas. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/7), bertepatan dengan penutupan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) DKI Jakarta.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap, sistem pengampuan layanan kesehatan prioritas ini mampu meningkatkan kapabilitas berbagai RSUD di Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga. 

“Hal ini sekaligus menjadikannya sebagai ‘center of excellence‘ yang mampu mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai Kota Global. Ini juga sesuai dengan tema Rakerkesda tahun ini, yaitu ‘Budaya Hidup Sehat untuk Sukses Jakarta’. Saya berharap, paradigma hidup sehat akan menjadi budaya masyarakat kota Jakarta,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, program dari Kemenkes tersebut dapat membantu RSUD yang ada di Jakarta dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

“Jadi, untuk rumah sakit vertikal yang sudah lengkap dan paripurna kapasitas sumber daya manusia dan alatnya, itu bisa memberikan pengampuan. Pengampuan di sini dalam arti mereka bisa membantu RSUD di Jakarta supaya tingkat kemampuannya lebih paripurna dalam memberikan pelayanan,” ujar Ani.

Ani pun menjabarkan secara teknis kerja sama ini, antara lain pelatihan pelayanan kesehatan, workshop, serta penguatan sumber daya manusia. Sehingga, para tenaga kesehatan di RSUD bisa belajar dari RS vertikal Kemenkes. “Jika nanti ada kasus yang berat mungkin ada pendampingan, sampai nanti RSUD kita memiliki kemampuan yang sama dengan RS vertikal,” sambung Ani.

Lebih lanjut, Ani mengatakan, target dari kerja sama tersebut adalah menjangkau seluruh warga Jakarta agar mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan secara lengkap dengan akses yang mudah.

“Sebenarnya target utama kita adalah semua masyarakat Jakarta bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kita akan upayakan menyediakan layanan dan aksesnya kepada semua. Harapannya, dengan peningkatan mutu pelayanan ini, ke depan jika masyarakat ingin pelayanan yang paripurna, kita pun ada fasilitasnya, layanan lain juga ada,” pungkas Ani.

Untuk diketahui, sembilan RS vertikal Kemenkes sebagai RS pengampuan nasional yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, yaitu RSUP Cipto Mangunkusumo, RS Kanker Dharmais, RSUP Fatmawati, RSAB Harapan Kita, RSJPD Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso, RSUP Persahabatan, RS PON, dan RS Jiwa Marzoeki Mahdi.

Adapun program pengampuan layanan kesehatan dari RS vertikal Kemenkes, meliputi pelayanan kanker, pelayanan jantung, pelayanan stroke, pelayanan uronefrologi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan respirasi dan tuberkolosis, pelayanan gastrohepatologi, pelayanan diabetes melitus, pelayanan penyakit infeksi emerging, dan pelayanan kesehatan jiwa. 

See also  BPBD DKI Ikut Amankan Ibu Kota dan Pantau Arus Mudik

Berita Terkait

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komite I Kunjungi Pemkot Bandung, serap Permasalahan Penerimaan ASN khususnya PPPK

Berita Terkait

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Sunday, 26 January 2025 - 12:09 WIB

JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek

Friday, 24 January 2025 - 12:08 WIB

Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa

Berita Terbaru