Menteri Anas Temui Mensesneg bahas Progres GovTech INA Digital

Friday, 26 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia. Topik utama yang dibahas khususnya terkait Single Sign-On (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.

“Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech. Salah satu poinnya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran,” ungkap Menteri PANRB saat ditemui usai pertemuan dengan Mensesneg, di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (26/07).

GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari BUMN Peruri. Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 ASN dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.

Anas turut mengusulkan beberapa solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada bulan September 2024.

Fokus utama dalam peluncuran tersebut adalah penekanan pada fitur unggulan yang memudahkan masyarakat. Rilis fitur akan dilakukan secara bertahap setelah bulan September 2024 sesuai kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.

INA Digital diharapkan dapat memperkuat kapabilitas tim untuk akselerasi pelaksanaan. “Jadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini akan jadi penguat dan akan menjadi milestone totok nadi bagi pemerintah dan untuk Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berperan dalam penyiapan anggaran untuk peluncuran. “Nanti di dalam Kementerian Keuangan kita melihat secara detil. Ini merupakan salah satu game changer untuk pemerintahan berbasis elektronik kita kedepan,” terang Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

See also  MenkopUKM Apresiasi Kemitraan Marketplace-Bumdes Kembangkan Digitalisasi Ekonomi Desa

Berita Terkait

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang
Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk
Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai
Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim
Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas
Kementerian PU Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Hadirkan 871 Kios dan Los untuk Dukung Aktivitas Ekonomi
Gotong Royong Perbaiki Jembatan, Patriot Transmigrasi dan Warga Mamasa Buka Akses Pengeringan Kopi
Kementerian PU Alirkan Air Dengan Pompa Untuk 15 Hektar Sawah di Pinrang

Berita Terkait

Wednesday, 7 October 2026 - 09:59 WIB

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 October 2026 - 08:19 WIB

Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk

Tuesday, 6 October 2026 - 22:23 WIB

Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai

Monday, 5 October 2026 - 22:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim

Monday, 5 October 2026 - 15:08 WIB

Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas

Berita Terbaru

Energy

Fasilitasi OTA Wolbachia di Kampus, ITPLN Aktif Berantas DBD

Wednesday, 7 Oct 2026 - 16:39 WIB

Ekonomi - Bisnis

Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed Ringkas untuk Bisnis

Wednesday, 7 Oct 2026 - 15:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB