Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa

Wednesday, 5 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secata tegas ingatkan Para Kepala Desa untuk tidak selewengkan Dana Desa karena pasti bakal diketahui oleh Aparat Penegak Hukum. Apalagi Kemendes PDT telah menggandeng Polri untuk pengawasan Dana Desa ini

“Kepada kepala desa, anda tidak bisa main-main, apa yang anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi,” kata Mendes Yandri di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Mendes Yandri telah bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena memperoleh laporan mengenai penyelewengan Dana Desa oleh oknum-oknum Kepala Desa.

Mendes Yandri mengatakan dalam pertemuan itu, PPATK memaparkan transaksi pemanfaatan dana desa periode Januari hingga Juni 2024.

“Ini hasilnya sudah kami pegang di mana dari informasi awal yang kami dapatkan dari PPATK itu bahwa ada oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya, seperti camat dan oknum pribadi, pihak desa, yang menyelewengkan dana desa. Yang tadi disampaikan periode Januari-Juni 2024,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri menyampaikan penyelewengan dana desa itu diduga digunakan untuk judi online dan hal-hal lainnya.

“Dana desa itu disinyalir digunakan oleh oknum kepala desa, memang enggak banyak, ada beberapa kepala desa. Itu digunakan untuk judi online. Ada juga digunakan untuk peruntukkan yang tidak jelas,” ucapnya.

Ia menyampaikan pula bahwa segala transaksi penggunaan dana desa selama periode Januari-Juni 2024 itu tercatat secara mendetail.

“Tadi kelihatan semua, tanggal berapa mereka ngambil, ke mana larinya, berapa jumlah, berapa lama mengendap di sini. Jelas sekali,” katanya.

Mendes Yandri mengatakan, pihaknya akan menseriusi temuan PPATK agar Dana Desa tidak lagi menjadi bancakan oknum-oknum di desa dan tidak lagi terulang pada tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya.

See also  Komitmen Dukung Infrastruktur Pendidikan, Kementerian PUPR Terima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kemendikbudristek

“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apakah itu kepolisan maupun kejaksaan, ini kami minta untuk di tindaklanjuti supaya tidak terulang kembali,” kata Mendes Yandri.

Apalagi saat ini dana desa akan mulai turun ke desa-desa, transfer dari Menteri Keuangan. Kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera di tindak secara tegas itu menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa yang lain harus taat dan patuh dalam menggunakan Dana Desa,” kata Mantan Anggota DPR ini.

Untuk itu, nantinya Kemendes bakal genjot lagi pengawasan penyaluran Dana Desa ini agar tidak lagi dijadikan bancakan oleh oknum-oknum tertentu di desa. Salah satu solusinya adalah digitalisasi desa, termasuk soal pelaporan keuangan desa agar tidak bisa disalahgunakan lagi.

Kunjungan ke PPATK itu, Mendes didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.

Berita Terkait

Bencana NTT, Pemerintah Diminta Gercep
Penuhi Hajat Hidup Masyarakat, Kementerian PU Salurkan Air Bersih di Nabire
PANRB Gelar Forum Koordinasi RB Nasional 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026
Soal RUU Perampasan Aset, Dasco: Tak Selesai, Kami Mundur
Mulai 28 Agustus 2026, Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan melalui Pintu Tol Bypass
Dukung Layanan Irigasi Aceh Tenggara, Kementerian PU Rehabilitasi dan Rekonstruksi DI Lawe Alas
18.504 Personel TNI-Polri Amankan 62 Aksi di Jakarta
Tag :

Berita Terkait

Friday, 28 August 2026 - 14:39 WIB

Bencana NTT, Pemerintah Diminta Gercep

Friday, 28 August 2026 - 14:31 WIB

Penuhi Hajat Hidup Masyarakat, Kementerian PU Salurkan Air Bersih di Nabire

Friday, 28 August 2026 - 13:12 WIB

PANRB Gelar Forum Koordinasi RB Nasional 2026

Friday, 28 August 2026 - 01:27 WIB

Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

Friday, 28 August 2026 - 01:14 WIB

Soal RUU Perampasan Aset, Dasco: Tak Selesai, Kami Mundur

Berita Terbaru

Hukum

Operasi ODOL Digelar, 46 Truk Diperiksa, 12 Kena Tilang

Friday, 28 Aug 2026 - 15:30 WIB