DAELPOS.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menerima kunjungan jajaran pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU tersebut, dibahas berbagai strategi pembangunan infrastruktur nasional, termasuk implementasi program yang meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dalam paparannya, Akbar menyampaikan bahwa HIPMI mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk membantu mensukseskan program strategis nasional, khususnya terkait pembangunan lumbung pangan. Untuk itu, HIPMI memerlukan arahan dari Kementerian PU mengenai kelanjutan proyek-proyek infrastruktur, baik yang dibiayai melalui APBN maupun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kami datang untuk mendapatkan arahan dari Pak Menteri terkait keberlanjutan program-program strategis pemerintahan sebelumnya. Terutama, terkait pembangunan infrastruktur pendukung lumbung pangan nasional yang saat ini menjadi prioritas. Kami sudah siap dengan sejumlah investor, termasuk dari luar negeri,” jelas Akbar.
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kementerian PU tidak mengalami perubahan mendasar. Fokus utamanya tetap memastikan setiap proyek yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, serta menjaga agar Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) bisa ditekan hingga di bawah angka 6.
“Di tahun sebelumnya anggaran pembangunan infrastruktur kita sangat besar, sehingga kami harus pastikan benar-benar bermanfaat secara ekonomi. Jangan sampai ICOR naik, karena ini berarti investasi yang digunakan tidak efisien. ICOR idealnya berada di bawah angka 6,” tegas Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan pentingnya memastikan konektivitas antarinfrastruktur, seperti koneksi bendungan dengan area persawahan, atau jaringan jalan dengan sentra ekonomi seperti pelabuhan atau kawasan industri. Menurutnya, masih ada sejumlah proyek yang belum maksimal dalam hal konektivitas, meski jumlahnya tidak banyak.
“Kita sudah lakukan identifikasi, memang tidak banyak proyek yang tidak terkoneksi, namun tetap harus kita perhatikan serius. Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif, terutama dalam urusan pembebasan lahan dan mendukung konektivitas infrastruktur di daerah masing-masing,” lanjut Dody.
Dalam kesempatan tersebut, Dody menyebut bahwa Kementerian PU ke depan akan lebih banyak mengandalkan skema KPBU. Menurutnya, jika skema investasi swasta dianggap menarik dan menguntungkan bagi semua pihak, pemerintah akan mendorong agar proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak swasta.
“Skema KPBU menjadi pilihan utama kami ke depan. Kalau skema hitungannya menarik bagi swasta, kami sangat terbuka menyerahkan proyek tersebut untuk dikerjakan swasta, tentunya dengan pengawasan dan kualitas yang jelas terjamin,” jelasnya.
Menteri Dody juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran proyek pembangunan. Menurutnya, tanpa partisipasi aktif dari pemda, sulit bagi proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan lancar sesuai jadwal.
“Pemda harus proaktif, jangan hanya mengandalkan pusat. Soal pembebasan lahan misalnya, mereka jauh lebih tahu kondisi wilayahnya, sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegas Dody.
Di akhir pertemuan, Dody menyambut baik komitmen HIPMI yang telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung proyek strategis, terutama program pembangunan lumbung pangan. Ia berharap kolaborasi dengan HIPMI dapat mempercepat implementasi proyek infrastruktur yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Sementara itu, Akbar Himawan Buchari menegaskan kesiapan HIPMI dalam merealisasikan arahan Menteri PU. Ia mengatakan HIPMI akan segera menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mempersiapkan langkah-langkah konkret, termasuk memfasilitasi investor untuk segera terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional.(*)
