daelpos.com – Pemerintah terus mengakselerasi penataan badan usaha milik negara (BUMN) melalui program konsolidasi besar-besaran. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan sebanyak 167 BUMN telah resmi ditutup atau dilikuidasi dalam satu tahun terakhir.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi perampingan struktur BUMN secara menyeluruh. Dari sebelumnya mencapai sekitar 1.100 entitas, jumlah perusahaan pelat merah ditargetkan menyusut signifikan menjadi hanya 257 entitas.
Menurut Dony, kebijakan ini diambil untuk mengembalikan fokus BUMN pada bisnis inti masing-masing sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Selama ini, banyak entitas dinilai memiliki lini usaha yang tumpang tindih serta struktur organisasi yang kurang optimal.
“Penataan ini bertujuan agar BUMN lebih fokus, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses konsolidasi dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari penggabungan usaha (merger), peleburan (konsolidasi), hingga likuidasi bagi entitas yang dinilai tidak lagi memiliki prospek bisnis yang memadai.
Kendati jumlah entitas berkurang drastis, Dony memastikan langkah ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menegaskan bahwa efisiensi difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis dan struktur organisasi, bukan pada pengurangan jumlah tenaga kerja.
Menurutnya, restrukturisasi justru diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pegawai melalui penataan ulang fungsi dan penempatan kerja yang lebih produktif.
“Streamlining ini bukan untuk mengurangi pegawai, tetapi untuk memastikan proses bisnis berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah proses transformasi BUMN yang sedang berlangsung.
Dony menambahkan, program konsolidasi BUMN belum akan berhenti. Pemerintah akan terus melanjutkan penataan di berbagai sektor strategis, termasuk sektor konstruksi (karya), logistik, manajemen aset, hingga asuransi.
Penataan ini diharapkan dapat menciptakan struktur industri BUMN yang lebih ramping dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis.
Selain itu, konsolidasi juga diyakini dapat memperkuat kapasitas BUMN dalam menghadapi persaingan global dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
Langkah restrukturisasi ini disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan penataan BUMN agar lebih adaptif dan berdaya saing.
Pemerintah menargetkan proses konsolidasi dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat, sehingga BUMN dapat beroperasi dengan struktur yang lebih sehat dan berorientasi pada kinerja.
Ke depan, konsolidasi BUMN tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah entitas, tetapi juga pada penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance) serta peningkatan kinerja keuangan.
Dengan struktur yang lebih sederhana dan fokus bisnis yang jelas, BUMN diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara sekaligus memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah juga menilai bahwa langkah ini penting untuk memastikan BUMN tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan lanskap industri, termasuk digitalisasi dan transformasi ekonomi global.
Dengan demikian, program konsolidasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan BUMN yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
