Rp11,42 T Diamankan, BKPM Gaspol Produktifkan Aset

Saturday, 11 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Pemerintah terus mempercepat penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun dari denda administratif serta melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 285.323,52 hektare pada Tahap VI.

Penguasaan kembali tersebut meliputi kawasan Taman Nasional seluas 254.780,12 hektare dan perkebunan kelapa sawit seluas 30.543,40 hektare. Proses ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (10/4).

“Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara dan kawasan hutan yang apabila dinilai mencapai sekitar Rp370 triliun. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, capaian ini setara dengan penyelamatan sekitar 10 persen dari APBN,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga kekayaan negara. “Seluruh lembaga harus bekerja sama dalam menegakkan hukum guna menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan yang kita miliki, tidak mungkin rakyat kita dapat hidup sejahtera,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu turut hadir, menegaskan peran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Satgas PKH. Peran tersebut mencakup sinkronisasi antara legalitas pemanfaatan ruang dan target investasi nasional.

Selain itu, BKPM juga aktif memimpin rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan, guna memastikan proses penertiban berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan empat fungsi utama, yakni integrasi data perizinan melalui sistem OSS, evaluasi dan penegakan hukum atas penguasaan lahan ilegal, fasilitasi reinvestasi, serta optimalisasi tata kelola aset negara.

Langkah konkret juga telah dilakukan melalui assessment intensif di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kegiatan ini mencakup evaluasi terhadap 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

See also  Pemprov DKI Tingkatkan Mitigasi Pohon Tumbang selama Musim Hujan

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi kondisi fisik lahan, kesehatan finansial perusahaan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, dilakukan pula uji kelayakan usaha sebagai dasar kebijakan pengelolaan ke depan.

Tak hanya itu, pemerintah juga merumuskan berbagai opsi pengelolaan, termasuk membuka peluang keterlibatan BUMN maupun lembaga negara dalam mengelola aset yang telah disita.

Kehadiran BKPM dalam proses ini menegaskan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, sekaligus memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan terintegrasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penataan investasi dan pengelolaan sumber daya alam secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)

Berita Terkait

Sejalan Arahan Presiden Prabowo, TEP Unair Ubah Limbah Ternak Jadi Peluang Ekonomi di Prafi
Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah
Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak
DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Tag :

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 13:07 WIB

Sejalan Arahan Presiden Prabowo, TEP Unair Ubah Limbah Ternak Jadi Peluang Ekonomi di Prafi

Friday, 20 November 2026 - 18:27 WIB

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Wednesday, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB