daelpos.com – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mafia pangan yang memanipulasi kehidupan rakyat melalui beras adalah alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan. Data resmi menunjukkan 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau 4 juta ton dari total produksi. Ketimpangan ini jelas membuat langkah intervensi pemerintah menjadi terbatas.
Menurut Haidar Alwi, membongkar mafia pangan tidak cukup mengandalkan Presiden atau Bulog semata. Semua kementerian dan lembaga terkait harus terlibat. Kementan menjaga produksi dari hulu, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasi strategi lintas sektor, Kemendagri mengawal stabilitas di daerah, dan Bapanas bertugas sebagai komando utama cadangan serta distribusi pangan.
“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menegaskan, mafia pangan sering bersembunyi di balik dominasi pasar. Mereka tidak hanya dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga kerap beririsan dengan oknum pejabat maupun oknum aparat. Praktik manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta menjadi pola klasik yang berulang.
“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Teknologi, Rakyat, dan Koperasi sebagai Pilar Transparansi.
Bagi Haidar Alwi, cara lama tidak lagi cukup. Negara harus membangun sistem pangan modern berbasis teknologi sekaligus memperkuat peran rakyat. Ia mengusulkan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain, agar setiap transaksi padi dan beras tercatat real time dan tak bisa dimanipulasi. Dengan sistem ini, ruang permainan oknum pejabat maupun pengusaha nakal bisa ditutup rapat.
Bulog juga harus bertransformasi menuju Bulog 4.0. Setiap karung beras diberi QR code yang menunjukkan asal gabah, lokasi penggilingan, hingga jalur distribusi. Dengan begitu, kebocoran stok atau penyelundupan lebih mudah dilacak. “Kalau distribusi sudah transparan dan digital, mafia akan kehilangan senjata utamanya: bermain di area gelap,” tegas Haidar Alwi.
Namun teknologi saja tidak cukup. Petani tidak boleh terus-menerus menjadi korban tengkulak. Menurut Haidar Alwi, koperasi pangan digital berbasis desa harus diperkuat agar petani dapat menjual hasil panennya langsung ke Bulog atau pasar tanpa perantara. Keuntungan petani meningkat, harga bagi konsumen lebih terjangkau, dan ruang mafia semakin sempit.
Haidar Alwi juga menekankan pentingnya Cadangan Beras Desa (CBD) Mandiri. Setiap desa perlu memiliki lumbung modern sebagai cadangan lokal. Saat harga melonjak atau panen gagal, desa bisa menggunakan stok ini tanpa menunggu pasokan pusat. “Jika desa kuat dengan lumbung mandiri, mafia pangan tidak punya ruang untuk menekan rakyat,” ujar Haidar Alwi.
Polri Presisi Jawab Tantangan Pangan.
Dalam kerangka besar ketahanan pangan, Polri melalui program Presisi tidak berhenti pada tugas menjaga keamanan, melainkan hadir langsung di tengah rakyat untuk menjawab tantangan pangan. Program penanaman jagung yang digerakkan di berbagai daerah telah menutupi ratusan ribu hektare lahan, menghasilkan jutaan ton panen, dan terbukti mendorong peningkatan produksi nasional hingga lebih dari sembilan persen. Kesungguhan Kapolri dalam program ini patut diapresiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena sejalan dengan agenda kedaulatan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
Lebih jauh, Haidar Alwi menilai langkah Polri ini bisa diperluas. Jika hari ini sukses di jagung, maka ke depan dapat masuk ke padi hingga menghasilkan beras yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat. Dengan begitu, Polri benar-benar hadir sebagai pelindung sekaligus penggerak ekonomi rakyat di sektor paling vital: pangan. Keterlibatan Polri di sektor beras juga dipandang mampu mempersempit ruang mafia beras yang selama ini menguasai distribusi dan memainkan harga. “Dengan pengawasan ketat Polri, jalur distribusi beras bisa lebih transparan, permainan harga dapat diputus, dan rakyat kecil akan merasakan harga yang lebih wajar,” jelas Haidar Alwi.
Rangkaian capaian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa Polri ke level yang berbeda. Ia tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi hajat hidup rakyat. Dari jagung hingga beras, dari program pangan hingga pemberantasan mafia distribusi, Polri tampil sebagai institusi yang dekat dengan rakyat. Itulah sebabnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak disebut sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa versi Haidar Alwi Institute.
“Ketika Polri mampu menjaga keamanan sekaligus menggerakkan ekonomi pangan rakyat, maka itulah bukti nyata hadirnya polisi humanis yang bekerja untuk bangsa, bukan hanya institusi. Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberi teladan itu,” pungkas Haidar Alwi.
