DPR Setujui Anggaran Kementerian ESDM Rp21,67 T

Thursday, 4 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Selain untuk belanja rutin, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi lewat pembangunan Listrik Desa (Lisdes) bagi masyarakat yang belum berlistrik.

Usulan pagu definitif sebesar Rp21,67 triliun merupakan kenaikan signifikan dibandingkan pagu awal yaitu sebesar Rp8,12 triliun.

“Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII dengan agenda Penetapan RKA-K/L Kementerian ESDM T.A. 2026 di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Yuliot, penambahan pagu menjadi Rp21,67 triliun akan dimanfaatkan untuk melanjutkan berbagai program prioritas, seperti pembangunan jaringan gas kota (jargas), kegiatan eksplorasi migas dan batubara, serta program peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Lisdes.

“Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.

Selain program tersebut, belanja infrastruktur Kementerian ESDM pada TA 2026 juga direncanakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemberian konverter kit untuk nelayan, pembangunan jargas, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagian anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk kegiatan swakelola, antara lain studi kajian migas di 10 open area, persiapan dan promosi penawaran wilayah kerja migas, serta kegiatan eksplorasi mineral dan batubara dengan target rekomendasi masing-masing 9 dan 10 lokasi.

See also  Menteri Basuki Pastikan Alokasi Tambahan Program Padat Karya untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat

Berita Terkait

Kementerian PU Bentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol Perkuat Tata Kelola PNBP
Kurangi Risiko Gagal Panen, Kementerian PU Pompa Air ke 5 Hektare Sawah di Muaro Jambi
Dorong Tata Kelola yang Adaptif, HKA Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026
Ajak Mahasiswa UMJ Jadi Pengusaha, Mendes Yandri Siapkan 49 Negara Tujuan Desa Ekspor
Mendale Berbenah, Kawasan Wisata Danau Lut Tawar Kini Makin Nyaman
Tamsil Linrung Sodorkan Solusi Netral Fiskal ke Menkeu
Pemerintah Tetapkan Pemenang Lelang 6 Wilayah Kerja Migas
BGN Perketat Tata Kelola Penerimaan Program MBG.

Berita Terkait

Tuesday, 22 September 2026 - 22:20 WIB

Kementerian PU Bentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol Perkuat Tata Kelola PNBP

Tuesday, 22 September 2026 - 22:17 WIB

Kurangi Risiko Gagal Panen, Kementerian PU Pompa Air ke 5 Hektare Sawah di Muaro Jambi

Monday, 21 September 2026 - 14:35 WIB

Dorong Tata Kelola yang Adaptif, HKA Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026

Monday, 21 September 2026 - 14:05 WIB

Ajak Mahasiswa UMJ Jadi Pengusaha, Mendes Yandri Siapkan 49 Negara Tujuan Desa Ekspor

Sunday, 20 September 2026 - 17:26 WIB

Mendale Berbenah, Kawasan Wisata Danau Lut Tawar Kini Makin Nyaman

Berita Terbaru