Menteri PANRB Bahas Percepatan Pemerintahan Digital untuk ASN di Maluku Utara

Sunday, 16 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Pertemuan itu fokus untuk implementasi pemerintahan digital di Maluku Utara, baik untuk manajemen ASN maupun pelayanan publik.

Rini menyampaikan, digitalisasi manajemen ASN menjadi salah satu pilar pada transformasi manajemen ASN. “Digitalisasi dilaksanakan melalui penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta pengembangan talenta dan karier,” jelas Rini, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Platform SmartASN akan memberikan pelayanan langsung kepada ASN. Disamping itu, platform ini juga akan memfasilitasi pelayanan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, seperti layanan perencanaan kebutuhan, mengelola formasi, jabatan, dan sebagainya.

Beberapa layanan seperti melaporkan kinerja dan mengembangkan kompetensi sudah tersedia di SmartASN layanan aparatur negara. “Siklus ASN dan layanan berdasarkan sudut pandang sebagai ASN, mulai dari mendaftar menjadi ASN, diangkat menjadi ASN, hingga berhenti dari ASN,” ungkap Rini.

Pada tahun 2024, kebutuhan CASN di Maluku Utara ditetapkan sebanyak 2.797 pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari 590 CPNS dan 2.207 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara PPPK Paruh Waktu, telah ditetapkan sebanyak 99 pegawai. Selain itu terdapat enam penetapan kebutuhan CPNS lulusan IPDN di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Rini berharap kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara dapat mempercepat literasi digital bagi ASN di sana. ASN di Maluku Utara diharapkan bisa melakukan transformasi digital pemerintahan. Selain untuk mempercepat administrasi kepegawaian, pemerintahan digital juga sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pelayanan publik.

“Tujuan dilakukannya digitalisasi manajemen ASN adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, serta mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh,” pungkas Rini.

See also  Sukses Amankan Kelistrikan Natal, Dirut PLN Pimpin Siaga Pergantian Tahun

Berita Terkait

Ratusan Warga Terancam Krisis Air Bersih, Senator Mirah Desak Pemda Bima Bertindak Cepat
Puncak HUT Jakarta Digelar di Bundaran HI 27 Juni
Bersama Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho, PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi
Pemerintah Kaji Transformasi Kelembagaan untuk Perkuat Pembangunan Hukum
DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Hamawas Perkuat Standar Keselamatan di Tol Kutepat
Harga Minyak Dunia Turun, Purbaya Yakin Pertamax Ikut Melandai
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 25 June 2026 - 10:51 WIB

Ratusan Warga Terancam Krisis Air Bersih, Senator Mirah Desak Pemda Bima Bertindak Cepat

Thursday, 25 June 2026 - 10:37 WIB

Puncak HUT Jakarta Digelar di Bundaran HI 27 Juni

Thursday, 25 June 2026 - 10:01 WIB

Bersama Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho, PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

Wednesday, 24 June 2026 - 13:21 WIB

Pemerintah Kaji Transformasi Kelembagaan untuk Perkuat Pembangunan Hukum

Wednesday, 24 June 2026 - 13:12 WIB

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

News

Puncak HUT Jakarta Digelar di Bundaran HI 27 Juni

Thursday, 25 Jun 2026 - 10:37 WIB