daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui langkah tanggap darurat guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kementerian PU juga terus mendorong penanganan bencana ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar guna mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Command Center Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1), Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU bergerak cepat sejak awal kejadian bencana dengan mengerahkan sumber daya dan peralatan ke lokasi terdampak.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” ujar Menteri Dody.
Berdasarkan data terupdate hingga 7 Januari 2026, Kementerian PU mencatat sebanyak 1.459 titik terdampak di tiga provinsi, terdiri atas 523 titik di Provinsi Aceh, 306 titik di Provinsi Sumatera Utara, dan 630 titik di Provinsi Sumatera Barat. Dampak bencana meliputi banjir, longsor, tanggul jebol, kerusakan jalan dan jembatan, serta tidak berfungsinya layanan air bersih. “Untuk mendukung penanganan tanggap darurat, Kementerian PU telah mengerahkan 1.712 unit alat berat dan 1.328 personel, yang juga didukung personel TNI dan masyarakat di lapangan. Selain itu, turut disalurkan 470 unit sarana dan prasarana pendukung serta 6.232 unit bahan dan material guna mempercepat pembersihan, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur terdampak,” jelas Menteri Dody.
Di sektor Bina Marga, konektivitas antar kota/ kabupaten sudah tersambung dengan Jalan nasional. Namun perbaikan terus dilakukan dengan skema rekayasa lalu lintas yang dilanjutkan dengan penanganan permanen (seperti bor pile dan DPT). Untuk jumlah jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan saat ini mencapai 1.961 ruas terdampak dengan kondisi sudah fungsional sejumlah 1.410, dan perbaikan 551. Sebanyak 743 jembatan daerah juga terdampak dengan jumlah jembatan yang fungsional sebanyak 120 unit. Sementara sisanya, sekitar 623 jembatan tengah membutuhkan perbaikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan sekitar 270 Jembatan Bailey dan 205 jembatan Armco.
Sementara di sektor Sumber Daya Air, dari total 36 DI Nasional dengan luas layanan 254.946 ha, terdapat 21 DI terdampak dengan luas layanan sekitar 127.688 ha. Terdapat pula 24 bendung yang terdampak dan tengah dilakukan penanganan pada 13 bendung. Penanganan bendung tersebut dilakukan melalui pembersihan tanggul bendung untuk menjaga keamanan bendung terhadap banjir dan menjaga daerah hilir. Dilakukan pula optimalisasi lahan irigasi yang tidak terdampak, melalui perbaikan saluran irigasi, serta penanganan sawah yang mengalami sedimentasi.
Kementerian PU juga memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Saat ini tengah dilaksanakan penyediaan supply air baku di 24 lokasi di Aceh Tamiang dengan dukungan 10 alat bor, 8 alat telah dimanfaatkan untuk proses pengeboran, sedangkan 4 alat lainnya sedang dipersiapkan untuk pengeboran, dan 1 alat sudah terpasang (pompa, rumah pompa, tenaga pompa, dan hydran umum, dengan debit air 2 liter/detik dan parameter utama kualitas air sudah terpenuhi).
Pada sektor Cipta Karya, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar permukiman, antara lain sistem penyediaan air minum, drainase lingkungan, sanitasi, serta dukungan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak. Dukungan sebanyak 470 sarana prasarana telah disalurkan di 3 provinsi terdampak, dengan rincian sebanyak 451 terpasang dan 19 dalam mobilisasi (diantaranya IPA Mobile, Mobile Tangki Air, Biority, Hydran Umum, Toilet Portable, Toilet Darurat).
Sementara itu, pada sektor Prasarana Strategis, hingga 6 Januari 2026 Kementerian PU tengah membangun 1 lokasi Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 unit dengan progres 80,14%. Huntara di Aceh Tamiang tersebut dibangun dengan Struktur Modular Baja Sistem MOLI (tanpa alat berat), dan memliki sumber air dari sumur bor, tandon, dan pompa. Sementara untuk sumber listrik diperoleh dari sambungan PLN dan genset.
“Selain itu, sedang dilakukan survey untuk lokasi Huntara di 4 kabupaten lain, diantaranya Kab. Bener Meriah sebanyak 480 unit, Kab. Pidie Jaya sebanyak 211 unit, Kab. Aceh Utara sebanyak 400 unit dan Kab. Tapanuli Selatan sebanyak 431 unit. Sehingga total Huntara yang akan dibangun oleh Kementerian PU sebanyak 1.606 unit,” terang Menteri Dody.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam melanjutkan penanganan bencana ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memperkuat upaya mitigasi untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (*)
