daelpos.com – Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyikapi eskalasi konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang terus memanas dan berpotensi meluas.
Menurutnya, penggunaan kekuatan bersenjata tanpa penghormatan pada kedaulatan negara hanya memperluas lingkar kekerasan dan memperbesar korban sipil. Kegagalan negosiasi tidak boleh diganti dengan pilihan perang.
“Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” tegas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut melalui keterangan tertulis, Ahad (01/03/2026).
Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menilai konflik ini bukan persoalan regional. Timur Tengah adalah jalur strategis energi dunia. Jika eskalasi mengganggu distribusi minyak, harga energi melonjak. Dampaknya terasa pada inflasi, beban subsidi, dan tekanan terhadap APBN negara berkembang.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap Piagam PBB, maka mekanisme internasional harus dijalankan secara konsisten, tanpa pandang bulu, meskipun negara itu adalah donatur yang besar.
“PBB jangan hanya mengecam. Sebagai lembaga dunia, PBB memiliki instrumen sanksi. Dewan Keamanan bisa menjatuhkan resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga jika perlu membawa pelanggaran-pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional. Jika langkah-langkah itu hanya diterapkan pada negara lemah dan tidak pada negara kuat, maka PBB kehilangan legitimasi moral. Artinya, PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika yang terbukti melanggar Piagam PBB,” ujarnya.
Anggota Komite II DPD RI tersebut menegaskan bahwa kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Jika veto terus melumpuhkan keadilan, reformasi struktur global menjadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto didesak agar lebih aktif, tidak hanya menawarkan dialog. Terlebih posisinya dinilai kurang tepat sebab Indonesia memiliki kedekatan serta masuk sebagai anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, sebagai anggota aktif PBB dan terlibat dalam inisiatif perdamaian internasional, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kedekatan untuk misi diplomatik.
“Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Pertanyaannya, apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika hukum internasional dilanggar oleh negara kuat? Sementara BoP sendiri sudah tidak berlaku dengan adanya penyerangan ke Iran. Kita harap, Pak Prabowo harus memanfaatkan kedekatan diplomatik untuk menekan eskalasi, bukan sekadar menjaga hubungan,” tegasnya.
Menurut Gus Hilmy, diplomasi Presiden Prabowo harus menghasilkan dampak strategis, bukan hanya capaian ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya. Indonesia saat itu dihormati karena konsisten membela kepentingan bangsa-bangsa yang tidak punya kekuatan militer besar.
“Kita ingin melihat hasil Pak Prabowo keliling dunia ke mana-mana, juga menghasilkan perdamaian dunia, bukan sekedar membuka investasi bagi Indonesia, sementara dunia bergerak menuju konflik terbuka. Kita berharap diplomasi Pak Prabowo membawa dampak, khususnya dunia ketiga, agar mereka ikut terlindungi dari kerasnya pertarungan para negara adidaya. Semangat inilah kiranya yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno, di tengah kecamuk situasi yang keras antara Amerika dan sekutunya, dan Uni Soviet beserta konco-konconya. Jadi kepentingannya bukan hanya untuk Indonesia. Itulah yang menjadikan Presiden Soekarno dihormati oleh negara-negara tak berdaya yang kemudian membentuk kekuatan non-blok.” Papar Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.
Konflik ini, menurut Gus Hilmy, menjadi ujian serius bagi tata dunia. Jika lembaga global gagal merespons secara adil dan konsisten, dunia memerlukan kekuatan bersama untuk dorongan reformasi kelembagaan internasional semakin mendesak.
“Dunia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika perang. Jika hukum kalah oleh kepentingan geopolitik, yang menang bukan perdamaian, yang ada justru ketidakpastian global,” pungkas Gus Hilmy.
