Tarif Royalti Minerba Masih Dikaji, Bahlil: Belum Ada Keputusan Final

Monday, 11 May 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam, mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga hingga kromium.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, keputusan final terkait kebijakan tersebut hingga kini belum ditetapkan. Pemerintah masih mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Bahlil, penyusunan kebijakan publik harus melalui proses sosialisasi dan uji publik agar menghasilkan formulasi yang adil bagi seluruh pihak. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang nantinya diterapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani dunia usaha maupun mengganggu iklim investasi sektor mineral.

“Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5).

Ia kembali menegaskan, materi yang saat ini disosialisasikan kepada pelaku usaha belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Seluruh masukan yang masuk masih akan dibahas dan dievaluasi lebih lanjut sebelum kebijakan ditetapkan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menggelar konsultasi publik secara daring pada Jumat (8/5) terkait rencana penyesuaian tarif PNBP iuran produksi mineral.

Pengaturan PNBP di sektor minerba dinilai bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatan komoditas minerba mampu memberikan nilai tambah optimal bagi negara tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.

See also  Dewan Energi Nasional Apresiasi Pengembangan Energi Hybrid PLN NP di Cirata

Karena itu, pemerintah masih membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha, termasuk terkait besaran tarif, interval harga, masa transisi hingga dampaknya terhadap margin usaha dan kepastian regulasi di sektor pertambangan.

Berita Terkait

Pertamina dan Bank Himbara Jalin Kerja Sama Penguatan Inisiatif Keberlanjutan
Ledakan di Kilang PPSDM Migas Cepu, ESDM Pastikan Situasi Terkendali
PGN Jaga Keandalan Distribusi Gas Bumi di Cirebon
PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih di COP31
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kementerian Kehutanan Berkolaborasi Dukung GRR Tuban
Transisi Energi Buka Ribuan Peluang bagi Lulusan ITPLN
Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026
PLN EPI Raih Tiga Penghargaan di Innovation Gateway 2026, Perkuat Inovasi Energi Primer Berkelanjutan

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 13:13 WIB

Pertamina dan Bank Himbara Jalin Kerja Sama Penguatan Inisiatif Keberlanjutan

Friday, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Ledakan di Kilang PPSDM Migas Cepu, ESDM Pastikan Situasi Terkendali

Friday, 20 November 2026 - 18:52 WIB

PGN Jaga Keandalan Distribusi Gas Bumi di Cirebon

Friday, 20 November 2026 - 18:32 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih di COP31

Friday, 20 November 2026 - 18:30 WIB

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kementerian Kehutanan Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB