daelpos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun bukan karena keuangan Ibu Kota sedang bermasalah. Justru sebaliknya, langkah tersebut ditempuh untuk membuat pengelolaan keuangan Jakarta semakin sehat, transparan, dan modern.
Obligasi daerah itu akan diterbitkan pada 2027 dengan tenor tujuh tahun sebagai salah satu skema creative financing guna membiayai berbagai proyek pelayanan publik.
“Keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan,” ujar Pramono dalam acara Jakarta Budget Talks bertema Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7).
Pramono menjelaskan, penerbitan obligasi menjadi solusi pembiayaan alternatif di tengah adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, Jakarta tidak ingin hanya bergantung pada sumber pendapatan konvensional, tetapi mulai mengoptimalkan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif.
“Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, terbuka. Maka kenapa kemudian tenornya itu tujuh tahun dan dilakukan secara transparan,” jelasnya.
Mantan Sekretaris Kabinet itu optimistis, jika skema obligasi daerah berjalan sukses, Jakarta bisa menjadi pionir bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan.
“Kalau ini berhasil dan kemudian menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa di-copy di daerah-daerah lain dan itu menjadi hal yang baik,” katanya.
Terkait besaran kupon atau bunga yang akan diberikan kepada investor, Pramono menegaskan seluruh perhitungannya telah disiapkan agar tetap aman bagi kondisi APBD Jakarta.
Ia memastikan kemampuan fiskal Pemprov DKI tetap kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran obligasi tersebut.
“Mengenai nanti berapa bunga pembayaran dan sebagainya, tapi intinya Jakarta pasti sanggup,” tandas Pramono.
Penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun ini diharapkan menjadi sumber pembiayaan baru bagi berbagai proyek pelayanan publik sekaligus memperkuat fleksibilitas fiskal Jakarta tanpa mengganggu kesehatan keuangan daerah.
