Kemenkeu Bidik Pemilik Rumah Kontrakan, Cuan Sewa Terpantau

Monday, 10 August 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

lustrasi / foto ist

lustrasi / foto ist

daelpos.com – Pemerintah mulai membidik potensi penerimaan negara dari pemilik rumah yang menyewakan propertinya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas basis perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, termasuk menyasar kelompok wajib pajak yang selama ini dinilai belum optimal memenuhi kewajibannya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemilik lebih dari satu rumah yang memanfaatkan propertinya sebagai aset produktif penghasil pendapatan sewa.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Hal itu disampaikannya dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027.

Menurut Rofyanto, pemerintah melihat masih terdapat potensi penerimaan dari objek pajak yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal.

Namun, ia menegaskan, langkah tersebut bukan berarti pemerintah akan menciptakan jenis pajak baru bagi pemilik rumah kontrakan.

“Yang dilakukan adalah optimalisasi dan pengawasan kepatuhan terhadap objek pajak yang sudah ada,” ujar Rofyanto.

Upaya tersebut akan diperkuat melalui integrasi data antarlembaga. Pemerintah juga akan memanfaatkan sistem Coretax untuk meningkatkan pengawasan dan mencocokkan data kepemilikan maupun aktivitas ekonomi wajib pajak.

Dengan integrasi data tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kepemilikan aset dan potensi penghasilan yang dihasilkan.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis pajak tanpa harus menambah beban melalui penciptaan jenis pungutan baru.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya secara adil.

Artinya, pemilik rumah yang memperoleh penghasilan dari aktivitas sewa tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat penerimaan negara dalam RAPBN 2027, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

See also  Ketum TP PKK Pusat: Gebrak Masker salah satu Cara Pelayanan Publik

Pemerintah pun mendorong optimalisasi penerimaan melalui perbaikan administrasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kepatuhan wajib pajak.

Berita Terkait

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum
Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:49 WIB

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Saturday, 21 November 2026 - 19:06 WIB

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Sunday, 22 Nov 2026 - 18:49 WIB