Buka Bedah Buku Prahara Bangsa, LaNyalla Ulas Imperialisme Moderen dan Harapan kepada Presiden Prabowo

Tuesday, 17 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


DAELPOS.com
– Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuka bedah buku Prahara Bangsa karya pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, di Hall KADIN Jawa Timur, Selasa (17/12/2024). Bedah buku yang dirangkai dengan dialog tersebut juga menghadirkan Guru Besar ITS Daniel M Rosyid dan Associate Profesor Universitas Airlangga Radian Salman.

Dalam paparannya, LaNyalla mengulas lahirnya strategi penguasaan atas negara dunia ketiga dan negara yang baru merdeka oleh negara dunia pertama dirancang dalam pertemuan Bretton Woods pada Juli 1944. Dalam pertemuan itu dihasilkan empat keputusan sebagai strategi baru
penguasaan tanpa penjajahan fisik dan militer.

Pertama, di bidang ekonomi, mereka membentuk Bank Dunia atau World Bank, yang berfungsi memberi pinjaman alias hutang kepada negara-negara yang baru merdeka, dengan persyaratan pembangunan model tertentu. Kedua, di bidang moneter, mereka mendirikan IMF, untuk membantu neraca pembayaran luar negeri negara-negara yang baru merdeka melalui suntikan bank note di bank sentral masing-masing negara.

Ketiga di bidang perdagangan, mereka mendirikan GATT, untuk
mengatur model perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dan yang keempat, di bidang politik, mereka mendirikan PBB.

“Di Era Orde Lama, Presiden Soekarno melawan proposal mereka.
Karena Soekarno, sebagai salah satu perumus Pancasila memahami watak Kapitalis Imperialis yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai keseimbangan, Soekarno memilih bergabung ke blok COMECON, yang tak lain adalah blok ekonomi negara-negara komunis,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.

Sementara di era Orde Baru, lanjut LaNyalla, wacana developmentalisme yang menjadi prioritas Presiden Soeharto membuka jalan bagi lembaga-lembaga bentukan kelompok
Kapitalis Imperialis tersebut. Hingga puncaknya, ketika terjadi krisis moneter, Presiden Soeharto terpaksa menandatangani Letter of Intent yang disodorkan IMF.

See also  Polisi Akan Tindak Langsung Pelanggar PSBB Jakarta

“Dan kemenangan total Kapitalis Imperialis di Indonesia terjadi di era
Reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem bernegara Indonesia yang dilakukan melalui Amandemen Empat Tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam. Dimana selama dua dekade ini, kita sudah masuk semakin dalam jebakan hutang luar negeri dan jebakan kebijakan yang harus kita patuhi dan ratifikasi,” tukasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, gerakan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila menjadi pilihan paling rasional untuk mengembalikan kejayaan dan jati diri bangsa Indonesia. Seperti telah diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023 silam.

“Dan saat ini kita punya harapan untuk mewujudkan gerakan tersebut, mengingat saat ini kita memiliki Presiden yang di dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, Pak Prabowo Subianto telah menuliskan bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila. Harus kembali menerapkan sistem
yang dirumuskan pendiri bangsa. Harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing. Semoga apa yang ditulis di dalam buku tersebut, mampu diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” harap LaNyalla.

Sejumlah tokoh yang terdiri akademisi, pengurus organisasi, pemerhati konstitusi, mahasiswa serta sejumlah wartawan senior tampak hadir dalam bedah buku Prahara Bangsa yang dimoderatori Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim. Bedah buku juga disiarkan langsung melalui beberapa kanal online. (*)

Berita Terkait

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun
UMKM Jakarta Bidik Pasar Global di ISEF 2026, Potensi Bisnis Capai Rp4,4 Miliar

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Tuesday, 3 November 2026 - 14:05 WIB

MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub

Friday, 30 October 2026 - 17:55 WIB

Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol

Berita Terbaru

Nasional

TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura

Thursday, 19 Nov 2026 - 14:10 WIB

Energy

Pertamina Resmikan SPBUN di Rokan Hilir, Dukung Ekonomi Pesisir

Thursday, 19 Nov 2026 - 10:09 WIB