Haidar Alwi: Tak Seorangpun Bisa Melindungi Hasto Termasuk Megawati Sekalipun

Tuesday, 24 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi / foto istimewa

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi / foto istimewa

 

DAELPOS.com – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melindungi Hasto Kristiyanto dari kasus hukum yang menjeratnya termasuk Megawati sekalipun.

Hal itu disampaikan R Haidar Alwi setelah KPK menetapkan Hasto sebagai Tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku terhadap anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

“Ketika hukum sudah ditegakkan dengan benar, maka tak seorangpun bisa melindungi Hasto termasuk Megawati,” kata R Haidar Alwi, Selasa (24/12/2024).

Menurutnya, Megawati sudah berkali-kali mengungkapkan hasratnya untuk menemui penegak hukum. Tidak hanya KPK tapi juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Karena KPK dan Polri dibentuk pada zamannya, Megawati merasa berjasa, berkuasa atau berpengaruh sehingga menganggap dirinya bisa berbuat sesuatu demi Hasto,” tutur R Haidar Alwi.

Setidaknya, Megawati tercatat sudah dua kali ingin menemui KPK.

Terbaru, saat menghadiri acara diskusi dan peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis” di Jakarta pada 12 Desember 2024. Megawati menyatakan akan datang ke KPK bila Hasto ditangkap.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Sekolah Partai PDIP di Jakarta pada 5 Juli 2024. Megawati meminta Penyidik KPK yang memeriksa Hasto untuk menemui dirinya.

Sedangkan keinginan bertemu Kapolri terhitung sudah lima kali dilontarkan oleh Megawati.

Terbaru, saat menghadiri acara diskusi dan peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis” di Jakarta pada 12 Desember 2024. Megawati menyebut Kapolri tidak berani bertemu dengannya.

Sebelumnya, ketika berpidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang dua di DPP PDIP, Jakarta pada 26 Agustus 2024. Megawati mengeluhkan belum juga mau menerima permintaannya untuk bertemu. Bahkan Megawati menyinggung pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri merusak tatanan.

See also  Hutama Karya Siapkan Layanan Operasional JTTS Sambut Libur Hari Raya Idul Fitri 2026

Kemudian, ketika berpidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama di DPP PDIP, Jakarta pada 14 Agustus 2024. Megawati mengungkapkan keinginannya untuk bertemu tidak ditanggapi oleh Kapolri.

Lalu, ketika berpidato di penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Jakarta pada 5 Agustus 2024. Megawati juga menyatakan ingin menemui Kapolri.

Awalnya, ketika berpidato di Mukernas Partai Perindo di Jakarta pada 30 Juli 2024. Megawati menyebut penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi tak terkecuali Hasto. Jika Hasto ditangkap, Megawati akan menemui Kapolri.

“Jadi sebenarnya Megawati mau bertemu Kapolri atau KPK? Yang pasti sampai hari ini hasrat Megawati belum terpenuhi. Kita lihat apa yang akan dilakukan Megawati setelah Hasto jadi Tersangka dan ditangkap nantinya. Mari sama-sama kita tunggu,” pungkas R Haidar Alwi.

Berita Terkait

Mendes Tegaskan Kopdes Merah Putih di NTT Harus Serap Tenaga Kerja Lokal
PPAPP DKI Gelar Penyuluhan Keluarga di 267 Kelurahan
Menteri PANRB:Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum
Menuju Fungsional, Hutama Karya Catatkan Progres Signifikan Sekolah Rakyat DKI Jakarta dan Banten
Pemerintah-DPR Bahas RUU PFII
Momentum 8 Dekade BNI, Transformasi Perkuat Kinerja dan Daya Saing
Mentrans Ucapkan Selamat kepada Taufiequrachman Ruki
Dukung Konektivitas Udara Nasional: HKA Rawat Infrastruktur Bandara Halim

Berita Terkait

Saturday, 4 July 2026 - 00:29 WIB

Mendes Tegaskan Kopdes Merah Putih di NTT Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Friday, 3 July 2026 - 18:40 WIB

PPAPP DKI Gelar Penyuluhan Keluarga di 267 Kelurahan

Friday, 3 July 2026 - 17:57 WIB

Menteri PANRB:Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

Friday, 3 July 2026 - 11:30 WIB

Menuju Fungsional, Hutama Karya Catatkan Progres Signifikan Sekolah Rakyat DKI Jakarta dan Banten

Thursday, 2 July 2026 - 18:16 WIB

Pemerintah-DPR Bahas RUU PFII

Berita Terbaru