Terima Anggota DPRD dan Dinas Transmigrasi Tidore, Wamen Viva Yoga: Kita Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe Sebagai Lumbung Pangan Dari Maluku Utara

Thursday, 16 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS,com –  Ruang kerja Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dipenuhi oleh anggota DPRD, Kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran lain Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Kehadiran mereka ke kantor kementerian yang beralamat di Kalibata itu untuk menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan kawasan transmigrasi yang berada di Tidore.

Dalam pertemuan Viva Yoga mengatakan di Provinsi Maluku Utara ada 4 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 4 kawasan transmigrasi prioritas bidang. Payahe salah satu kawasan transmigrasi yang berada di Tidore merupakan kawasan transmigrasi yang masuk prioritas bidang. “Di Payahe Kementerian Transmigrasi sudah mengerjakan berbagai program seperti peningkatan jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, berbagai pembangunan gorong-gorong, plat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Disampaikan kepada para tamunya, transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan nasional saat ini pembangunannya dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antarkementerian teknis. “Dalam membangun kawasan transmigrasi ada peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian lainnya”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

“Jadi terkait infrastruktur, jalan misalnya, maka itu akan dibangun Kementerian PU, bila terkait masalah pertanian itu akan diurus oleh Kementerian Pertanian, soal legalitas lahan ada di Kementerian ATR/BPN, begitu juga hal yang lainnya akan ditangani oleh kementerian terkait”, ujarnya. “Kolaborasi seperti ini membuat pembangunan menjadi lebih efektif dan efisein”, tambahnya.

Menurut Viva Yoga saat ini salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut dirinya mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur”, ujarnya.

See also  Kementerian PUPR Raih Penghargaan Tertinggi dalam Kompetisi The Asset Manager 2022 dari LMAN Kemenkeu Kategori Maestro

Viva Yoga optimis Payahe yang berada di Pulau Halmahera bisa menjadi lumbung pangan karena di pulau besar di Maluku Utara itu ada kawasan-kawasan transmigrasi lain yang masuk dalam kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kawasan transmigrasi prioritas. “Ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Maluku Utara dan pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki wilayah di Halmahera”, ujarnya.

Berita Terkait

Pastikan Kesiapan Jalur Mudik Sumatera Utara, Menteri Dody Tinjau Ruas Medan–Tapanuli Selatan
Hutama Karya Siapkan Layanan Operasional JTTS Sambut Libur Hari Raya Idul Fitri 2026
Gubernur Malut Cek Progres Sekolah Rakyat, Hutama Karya Dikebut Rampung 2026
DPD RI Cek Stok Bulog DIY, Pastikan Harga Pangan Terkendali Jelang Lebaran
Pramono Tancap Gas! THR ASN DKI Siap Cair
APBN Tahan Guncangan Global, Wamenkeu Pastikan Defisit Tetap Aman
Pastikan Kesiapan Jalan Nasional di Jawa Timur, Menteri Dody: Perbaikan Tuntas H-10 Lebaran
Hutama Karya Umumkan Penugasan Baru Sekretaris Perusahaan

Berita Terkait

Monday, 9 March 2026 - 00:42 WIB

Pastikan Kesiapan Jalur Mudik Sumatera Utara, Menteri Dody Tinjau Ruas Medan–Tapanuli Selatan

Saturday, 7 March 2026 - 23:28 WIB

Hutama Karya Siapkan Layanan Operasional JTTS Sambut Libur Hari Raya Idul Fitri 2026

Thursday, 5 March 2026 - 15:05 WIB

Gubernur Malut Cek Progres Sekolah Rakyat, Hutama Karya Dikebut Rampung 2026

Thursday, 5 March 2026 - 05:35 WIB

DPD RI Cek Stok Bulog DIY, Pastikan Harga Pangan Terkendali Jelang Lebaran

Wednesday, 4 March 2026 - 14:35 WIB

Pramono Tancap Gas! THR ASN DKI Siap Cair

Berita Terbaru

Nasional

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

Monday, 9 Mar 2026 - 01:13 WIB