DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menggandeng civitas akademika, salah satunya dari Universitas Bengkulu untuk merealisasikan swasembada pangan, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini akan dituangkan pada Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dan Universitas Bengkulu sehingga mempercepat terwujudnya desa tematik untuk mengategorikan desa sesuai potensi. Dengan demikian maka Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga tidak akan meleset.
“Nanti buat MoU untuk kerja sama bangun desa bangun Indonesia dengan Universitas Bengkulu,” papar Mendes Yandri saat audiensi dengan Rektor Universitas Bengkulu Retno Agustina Ekaputri di Kemendes PDT Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Civitas akademika Universitas Bengkulu akan membantu upaya Kemendes PDT dalam mewujudkan desa tematik, yang saat ini tengah diproses. Akan ada desa tomat, desa cabai, desa ikan nila, desa agro, desa wisata, desa telur, dan lain sebagainya yang merupakan kunci pembuka terwujudnya swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintah.
Keterlibatan dosen, peneliti, dan mahasiswa Universita Bengkulu diyakini Mendes Yandri sebagai faktor penting karena membangun desa selaras dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya mempelajari secara teori namun juga melaksanakan pengabdian dilengkapi dengan pemberdayaan untuk mengantarkan masyarakat desa menjadi SDM berkualitas tinggi.
Hal tersebut disambut positif oleh Rektor Retno yang berkomitmen untuk mendukung program-program Kemendes PDT dalam memajukan Indonesia. Ia yakin kolaborasi antara pemerintah dan kampus akan mempermudah dan mempercepat mewujudkan semua visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami siap mendukung pemerintah, mendukung Pak Menteri untuk membangun desa membangun Indonesia,” tuturnya.
Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam audiensi tersebut yakni Staf Khusus Muhammad Afif Zamroni, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEI Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik.
