daelpos.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan tersebut menyusul temuan makanan busuk di Lampung serta insiden keracunan massal yang menimpa peserta didik di Mojokerto, Jawa Timur.
Neng Eem menyatakan keprihatinannya atas sejumlah kejadian tersebut. Menurutnya, insiden keracunan dan distribusi makanan tidak layak konsumsi menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami sangat prihatin ketika anak-anak justru terdampak keracunan atau menerima makanan yang tidak layak. Kejadian ini menjadi alarm serius bahwa tata kelola dan pengawasan MBG harus diperbaiki secara menyeluruh. Aspek kebersihan dan keamanan pangan adalah harga mati dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini,” ujar Neng Eem di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Ia menyoroti faktor cuaca musim hujan yang dinilai mempercepat proses pembusukan bahan pangan. Dalam kondisi tersebut, Neng Eem meminta SPPG tidak menjalankan program dengan mekanisme normal, melainkan melakukan penyesuaian terhadap prosedur operasional standar (SOP) agar sesuai dengan kondisi lingkungan dan risiko yang ada.
Menurutnya, potensi kontaminasi pangan dapat terjadi di setiap tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Neng Eem menekankan sejumlah langkah krusial yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, pemeriksaan kualitas dan kesegaran bahan pangan harus diperketat sebelum masuk ke proses pengolahan. Kedua, penerapan standar penyimpanan yang memadai, termasuk pengaturan suhu dan waktu distribusi, harus dipastikan agar makanan tetap aman dikonsumsi.
Ketiga, aspek kebersihan fasilitas pengolahan harus menjadi prioritas utama. Standar higienitas dapur, peralatan masak, serta ketersediaan air bersih, menurutnya, tidak boleh dikompromikan. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas SPPG, juga menjadi faktor penentu keberhasilan program MBG.
“Petugas SPPG harus terus di-upgrade kapasitasnya karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keamanan MBG,” tegas Legislator Fraksi PKB.
Neng Eem mengingatkan bahwa apabila persoalan ini tidak segera dibenahi dan terus berulang, dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG secara keseluruhan.
“Jika kepercayaan publik menurun, tujuan besar program ini untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia akan terganggu. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar program MBG berjalan aman, higienis, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya
