daelpos.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026, Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa ketegangan geopolitik global tersebut merupakan ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran 2026.
“Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” ujar Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (13/03/2026).
Sultan menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di daerah. Ditambah dengan posisi defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun, DPD RI memandang perlunya navigasi fiskal yang super cermat dan taktis.
“Dengan inflasi 4,76%, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” tegas Senator asal Bengkulu tersebut.
Selain isu ekonomi, DPD RI juga menekan Pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi. Dengan mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam, koordinasi lintas instansi menjadi krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik.
“Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” tambah Sultan.
Sidang dilanjutkan penyampaian Asmasda dari empat sub wilayah. Komite I menyoroti penguatan ASN, pemerataan infrastruktur komunikasi, dan tata kelola pembangunan daerah. Komite II mengangkat ketahanan pangan dan konektivitas maritim. Komite III menekankan pemerataan layanan kesehatan, pengembangan keterampilan generasi muda, perluasan kerja, akses pendidikan, dan penguatan lembaga keagamaan. Komite IV dan BULD menyoroti dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta lemahnya penanganan terintegrasi.
