daelpos.com – Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) agar berdampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas langkah strategis untuk memperkuat arsitektur kebijakan yang terintegrasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, keberhasilan dan keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendekatan kolaboratif dan network governance. Pendekatan ini dinilai penting agar seluruh elemen pemerintahan bergerak selaras, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kementerian PANRB dan Kemensetneg sebagai bagian dari Strategic Diamond memastikan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden. Dengan begitu, pengambilan keputusan bisa lebih cepat, kolaborasi makin kuat, dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rini usai rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Rini menekankan, keberhasilan program prioritas tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas instansi harus berjalan dalam satu kesatuan.
Melalui pendekatan network governance, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan. Dengan demikian, hasil pembangunan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
“Program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil jika dijalankan secara kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pesan Presiden agar reformasi birokrasi mampu melahirkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pelayanan. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut adaptif, tanggap terhadap perubahan, serta tidak mempersulit masyarakat.
Untuk itu, sinkronisasi kebijakan pengelolaan SDM ASN menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin memastikan ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menjadi motor perubahan mampu mendukung penuh kesuksesan program prioritas pembangunan.
“Pengelolaan SDM ASN yang tepat menjadi kunci agar program prioritas Presiden dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkas Rini.
