DAELPOS.com — Dalam rangka evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia, Kemendagri mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas, di kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin langsung pertemuan ini, mengatakan bahwa pertemuan dengan pihak universitas ini adalah inisiatifnya. Tito memaparkan bahwa dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Ia juga menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan Kepala Daerah.
“Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost” atau berbiaya sangat tinggi,” papar Mendagri dalam diskusi yang berlangsung hangat ini.
“Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah,” lanjut Tito.
Dalam diskusi ini, hadir perwakilan 9 universitas, yang meliputi Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.
“Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” kata Tito dengan lugas.
Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini.
“Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” ujar Wawan Mas’udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.
“Ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung,” ujar Wawan dalam pertemuan tersebut.
“Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.
Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset Pilkada khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri.
Ferry mengungkapkan bahwa bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan.
“Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial,” pungkas Ferry.
Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang Pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif Pilkada. (PRY)
