daelpos.com — Insiden perusakan warung Madura di kawasan Jalan Raya Kodam, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat sorotan tajam dari anggota DPD RI. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan meminta semua pihak menjaga kondusivitas Ibu Kota.
Peristiwa yang terjadi pada Ahad (3/5) sore itu bermula dari persoalan sepele terkait potongan biaya administrasi pembayaran digital QRIS. Namun, cekcok mulut antara seorang pria berhelm putih yang mengaku sebagai petugas dengan pemilik warung Madura berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam kronologi yang beredar, pria tersebut sempat mencoba menyerang pemilik warung perempuan, kemudian dihalangi oleh suaminya. Situasi kemudian memanas hingga berujung dugaan penganiayaan terhadap suami pemilik warung. Tidak berhenti di situ, pelaku disebut kembali ke lokasi dan merusak warung menggunakan tabung gas melon, bahkan menantang korban untuk melaporkan kejadian tersebut.
Aksi tersebut berlanjut dengan kedatangan sejumlah orang yang diduga rekan pelaku. Mereka disebut melakukan intimidasi dan merusak warung hingga porak-poranda, menimbulkan ketakutan bagi korban dan warga sekitar.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengecam keras tindakan kekerasan dan perusakan tersebut. Ia menilai peristiwa ini tidak bisa ditoleransi karena menyasar pelaku usaha kecil.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Oknum yang melakukan kekerasan dan perusakan harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Ahmad Nawardi.
Ia menegaskan bahwa persoalan kecil tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan brutal yang merugikan masyarakat. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan bagi warga.
“Masalahnya sederhana, tetapi cara penyelesaiannya sangat tidak mencerminkan etika petugas. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.
Ahmad Nawardi juga menyoroti dampak psikologis dan ekonomi yang dialami korban, terutama sebagai pelaku usaha kecil yang bergantung pada warung sebagai sumber penghasilan.
“Warung Madura dan warung sembako lainnya adalah bagian dari ekonomi kecil yang harus dilindungi. Ketika mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan, negara wajib hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan intimidasi.
“Penegakan hukum harus tegas dan transparan. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi jika tindakan ini dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara dialogis serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kita harus mengedepankan komunikasi dan edukasi. Jangan sampai persoalan teknis seperti QRIS justru memicu konflik,” ujarnya.
Ahmad Nawardi berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Negara harus memastikan masyarakat kecil merasa aman dalam menjalankan usahanya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar,” pungkasnya.
