daelpos.com – Penguatan produktivitas pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Papua Selatan, menjadi fokus kunjungan kerja bersama Kementerian Transmigrasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia. Pembahasan mencakup pengembangan riset, teknologi pertanian, sarana produksi, dan sumber daya manusia untuk mendukung ketahanan pangan.
Kunjungan kerja ini merupakan upaya Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan pencapaian Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya Kedaulatan Pangan serta Ekonomi Kerakyatan dan Desa.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan riset Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian di kawasan tersebut.
“Bagian dari riset yang dilakukan oleh Tim Ekspedisi Patriot juga menemukan fakta beberapa hal untuk peningkatan produktivitas, di antaranya masalah bibit, masalah hama, masalah irigasi, juga masalah jalan usaha tani. Ada beberapa masukan dari pemerintah daerah, termasuk pengadaan bengkel untuk alat pertanian,” ujarnya saat kunjungan kerja di Kawasan Transmigrasi Salor, Distrik Kurik, Papua Selatan, Selasa (2/6).
Kawasan Transmigrasi Salor yang mencakup sekitar 40.000 hektare lahan merupakan salah satu sentra produksi pangan strategis di Papua Selatan. Dengan dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini dinilai berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.
Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong, menyatakan Merauke memiliki peluang besar untuk pengembangan pertanian modern.
“Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat dan dengar hari ini. Ada banyak potensi di sini. Tim ahli pertanian Tiongkok yang telah mengunjungi wilayah ini juga melihat peluang yang besar untuk pengembangan pertanian,” kata Dubes Wang Lutong.
Selain peningkatan produksi pangan, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan industri pendukung pertanian, termasuk kemungkinan pembangunan fasilitas produksi alat dan mesin pertanian di Merauke.
“Oleh karena itu, kami mendukung pemanfaatan teknologi Tiongkok untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di kawasan ini,” lanjut Dubes Wang Lutong.
Pembahasan turut mencakup kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sektor pertanian dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Hasil diskusi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita ingin memberikan Pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Sehingga masyarakat Papua tidak perlu juga datang ke Jawa untuk belajar,” kata Mentrans.
Menurutnya, kebijakan transmigrasi saat ini diarahkan pada program prioritas pembangunan kawasan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita nanti datangkan melalui program transmigrasi ini. Bukan lagi sekedar memindahkan orang, tetapi mendatangkan orang-orang pintar, orang-orang yang betul-betul well-educated untuk membantu rakyat Papua, mengelola sumber daya alamnya,” lanjutnya.
Rencana kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
