daelpos.com– Peringatan Hari Lahir Pancasila diminta tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujudkan dalam pengabdian nyata, terutama dalam pelayanan publik yang adil, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rini.
Menurut dia, ASN dari tingkat pusat hingga daerah harus mampu menghadirkan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial. Kebijakan tersebut juga harus menjamin hak-hak masyarakat kecil dan memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.
Rini menegaskan, nilai-nilai Pancasila sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting menjaga persatuan Indonesia, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan global dan mewujudkan perdamaian dunia.
Menurut Rini, di tengah berbagai tantangan seperti disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik, Pancasila menjadi jangkar moral yang menjaga arah perjalanan bangsa.
Pancasila sendiri merupakan rumusan nilai luhur bangsa yang pertama kali diperkenalkan Presiden pertama RI, Sukarno, dalam pidato monumental pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya.
Nilai-nilai Pancasila juga dinilai harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Salah satunya melalui penerapan prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyusunan kebijakan publik.
Contohnya, saat menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah diminta melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah ancaman fragmentasi global.
Menurutnya, Indonesia tetap mampu berdiri kokoh dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau, berbagai suku bangsa, adat, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan.
Purwadi juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi saat ini bisa membawa dampak negatif apabila tidak diimbangi penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas Purwadi.
