daelpos.com – Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik merupakan ranah teknis yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan PLN. Karena itu, ia meminta perusahaan pelat merah tersebut bergerak cepat menyelesaikan gangguan yang terjadi.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional kelistrikan. Menurutnya, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk memastikan langkah-langkah perbaikan segera dilakukan.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” tegasnya.
Bahlil kembali menekankan bahwa pemerintah telah memberikan arahan yang jelas. Kini, pelaksanaannya berada di tangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan pasokan bahan bakar, khususnya batu bara, untuk pembangkit listrik milik PLN.
Menurut dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengantisipasi kebutuhan pasokan batu bara PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta ton. Dari jumlah itu, Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta ton lagi. Jadi di mana kekurangannya? Persoalannya lebih kepada teknis distribusi dan manajemen logistik PLN,” jelasnya.
Pemerintah berharap PLN segera menuntaskan berbagai persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman listrik, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Dengan demikian, layanan kelistrikan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal, andal, dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan di berbagai daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian layanan listrik yang stabil. Karena itu, langkah cepat dan terukur dari PLN menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutup Bahlil.
