daelpos.com – Kebutuhan pembiayaan investasi Indonesia pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp8.705 triliun. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp459 triliun.
Kondisi tersebut membuat pendalaman pasar keuangan nasional menjadi semakin penting. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan, sebagian besar kebutuhan pembiayaan pembangunan harus ditopang sektor swasta.
Hal itu disampaikan Juda dalam Peringatan HUT ke-49 Kebangkitan Pasar Modal Indonesia yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (10/8), di Jakarta.
Juda menjelaskan, selain APBN, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara, diperkirakan mencapai Rp330 triliun. Dengan demikian, sekitar Rp7.973 triliun atau 91 persen kebutuhan pembiayaan harus berasal dari sektor swasta.
Pembiayaan tersebut mencakup perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya, termasuk pasar modal.
“Nah, di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan,” tegas Juda.
Menurutnya, pasar modal bukan sekadar tempat transaksi efek. Keberadaannya menjadi salah satu katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Juda mendorong terwujudnya pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, terpercaya dan kredibel. Dengan begitu, pasar modal dapat menjalankan peran optimal dalam memfasilitasi investasi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Juda mengungkapkan, sepanjang semester I 2026, pasar modal Indonesia telah menghimpun dana lebih dari Rp125 triliun. Jumlah investor juga telah mencapai sekitar 28 juta.
Meski capaian tersebut cukup positif, ia mengingatkan pelaku industri pasar modal agar tidak cepat berpuas diri.
“Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Juda, menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Reformasi tersebut mencakup penguatan likuiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola, hingga pendalaman pasar yang tertuang dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
ETF Emas Jadi Angin Segar
Pada kesempatan yang sama, Juda mengapresiasi peluncuran Exchange-Traded Fund (ETF) Emas. Menurutnya, instrumen tersebut menjadi langkah konkret untuk memperluas ragam produk sekaligus memperkuat likuiditas pasar modal Indonesia.
Terlebih, minat investor global terhadap ETF berbasis emas terus meningkat. Juda mencatat, pada 2025 aset kelolaan ETF emas global telah mencapai US$559 miliar, dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton.
Namun, Juda mengingatkan, kehadiran ETF Emas juga harus dibarengi dengan integritas dan tata kelola yang kuat.
Pasalnya, ETF Emas memiliki underlying berupa fisik emas riil. Karena itu, kepercayaan investor terhadap aspek penyimpanan, valuasi, serta akuntabilitas transaksi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Inovasi membutuhkan integritas, dan integritas adalah fondasi dari kepercayaan (trust),” tegasnya.
Juda berharap kehadiran ETF Emas tidak sekadar memperbesar ukuran pasar modal Indonesia. Lebih dari itu, instrumen tersebut diharapkan mampu membuat pasar modal nasional semakin dalam, inklusif, prudent, dan kredibel.
Semua itu diperlukan untuk menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
“Pasar yang dalam membutuhkan inovasi. Inovasi membutuhkan integritas. Integritas adalah fondasi dari kepercayaan. Mari kita bersama membangun dan menjaga kepercayaan tersebut,” pungkas Juda.
