BI Catat Utang Luar Negeri Indonesia USD 404,3 Miliar

Tuesday, 18 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2019 mengalami perlambatan sebesar USD 404,3 miliar yang terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 202,9 miliar dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 201,4 miliar.

Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), namun menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar USD199,9 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,3 persen (yoy).

Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang USD dan Euro.

Hal tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tinggi dan imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 19,1 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,6 persen, sektor jasa pendidikan 16,2 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,4 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 13,3 persen.

Sementara, tren perlambatan ULN swasta berlanjut dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 6,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,8 persen (yoy).

See also  Pulihkan Ekonomi, Luhut Siap Buka Bali untuk Wisatawan dari 19 Negara

Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN Lembaga Keuangan dari 6,8 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) serta perlambatan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) dari 12,1 persen (yoy) menjadi 7,6 persen (yoy).

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan & penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen.

Meskipun demikian, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan IV 2019 sebesar 36,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.[jpc]

Berita Terkait

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025
Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh
Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital
Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terkait

Tuesday, 9 December 2025 - 14:41 WIB

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Tuesday, 9 December 2025 - 14:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh

Tuesday, 9 December 2025 - 06:56 WIB

Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Berita Terbaru