DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo menilai distribusi bantuan sosial berjalan semakin baik, termasuk soal kesesuaian data penerima data. Presiden mengakui ada 1-2-3 kendala di awal distribusi terutama terkait data penerima bansos.
“Namun, saya yakin dalam tahap berikutnya akan semakin baik. Saya senang karena ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sampai ke desa dan kelurahan,” kata Presiden saat menyaksikan distribusi bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Kota Bogor (13/05).
Hadir mendampingi Presiden, Menko Kebudayaan dan Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Presiden juga menyatakan kegembiraan karena proses BST di Kantor Pos Bogor berjalan baik. “Saya melihat tadi semuanya berjalan dengan baik antriannya bagus dengan jaga jarak. Semuanya pakai masker. Dan sebelum uangnya diberikan, protokol-protokol kesehatan juga diterapkan seperti cuci tangan dan sebagainya,” katanya.
Presiden meminta semua pihak dapat memahami masih adanya beberapa kekurangsempurnaan pada awal masa distribusi bansos. Hal ini tidak lepas karena pandemi memang datang tiba-tiba. Sehingga soal kesesuaian data memang tidak bisa dirtuntut langsung sempurna di awal-awal.
“Tapi saya yakin dalam beberapa hari ke depan akan bisa diperbaiki. Pada penyaluran bansos Tahap II, saya yakin akan lebih baik. Saya melihat kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Untuk mengatasi dampak pandemi, memang pemerintah sudah meluncurkan berbagai bantuan sosial. Mulai dari PKH, BPNT, Bansos Sembako, Bansos Tunai, kemudian ada BLT Desa, dan sebagainya.
“Tujuannya adalah untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan yang terdampak bencana. Diharapkan semua bansos tadi bisa menjangkau 55% masyarakat kita yang terkena dampak COVID-19,” katanya.
Presiden menyatakan, bantuan sosial disalurkan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi COVID-19. “Bansos diharapkan meningkatkan konsumsi domestik (domestic consumption) kita juga bisa menjadi normal kembali,” katanya. Presiden mempersilakan masyarakat yang belum menerima untuk melaporkan diri ke RT/RW dan desa/kelurahan.
Hari ini, BST disalurkan kepada 169 KK x Rp600.000, sebingga total bantuan sebesar Rp101.400.000. Penerima BST di Kota Bogor dialokasikan sebanyak 31.251 KPM dengan mekanisme distribusi melalui PT. Pos.
Kuota total keseluruhan BST Provinsi Jabar sebanyak 1.104.602 KPM. Dimana disalurkan melalui PT. Pos sebanyak 987.845 KPM, melalui PT. POS yang sudah SI (surat instruksi) sebanyak 796.491 KPM, transfer melalui bank Himbara sebanyak 69.187 KPM.
Dalam kesempatan sama, Mensos menyatakan, hari ini merupakan penyelesaian penyaluran BST Tahap I untuk Kota Bogor. Masih ada 2 tahapan lagi di Kota Bogor, yang ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri. Di daerah lain, proses distribusi di daerah lain masih berlanjut.
Mensos mengakui, dalam masa awal penyaluran bansos masih ditemukan kekurangan di sana-sini. “Namun pemerintah pusat bersama dengan pemda akan terus memperkuat koordinasi untuk menyempurnakan pelaksanaan distribusi bansos pada tahapan selanjutnya. Terutama tentu saja dalam meningkatkan akurasi data,” katanya.
Saat ini, proses up-dating data dari Pemda terus berjalan. Bahkan ada perkembangan menggembirakan dimana baberapa pemda yang sudah mengirimkan data ke Kemensos, namun ditarik kembali. “Tujuannya untuk diperbaharui. Karena saat data dikirimkan ke Kemensos, proses perbaikan data yang baru sudah masuk,” kata Mensos.
“Hal ini menunjukkan, masyarakat yang belum menerima bansos namun sesungguhnya memenuhi ketentuan, bisa terjangkau oleh bansos di tahap selanjutnya,” katanya.
Data penerima bansos, kata Mensos, didapat Kemensos dari pemda. Oleh karena itu, Kemensos terbuka terhadap masukan dari Pemda. “Termasuk terus mendorong Pemda untuk terus melakukan up-dating data. Kami berharap pada penyaluran bansos pada tahap berikutnya, bisa lebih baik. Dalam arti, masyarkat yang belum menerima bansos namun sesungguhnya memenuhi ketentuan, bisa terjangkau oleh bansos di tahap selanjutnya,” katanya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, di Kota Bogor saat ini ada 159.162 KK yang terdata menerima bantuan baik DTKS maupun Non DTKS. Untuk total khusus Non DTKS sejumlah 23.000 KK, sisanya dibantu dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Saat ini warga bisa mengakses di aplikasi Salur (Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat) pada link salur.kotabogor.go.id untuk mengecek apakah termasuk datanya atau tidak sebagai penerima bansos.
“Melalui NIK disitu akan terlihat. Warga bisa tahu juga progres serapan dari semua skema bantuan persentasenya,” kata Bima.
Jika warga belum masuk datanya di aplikasi Salur, warga bisa melakukan pengajuan, pengajuan ini kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya.
“Karena data yang sekarang pun masih kita clearshing. Sangat terbuka kemungkinan ada penerima ganda. Ada yang ganda kita keluarkan, yang mengantre kita naikkan dan kalau slotnya (kuota) sudah maksimal kita akan alihkan untuk program Keluarga Asuh yang Insya Allah kita akan luncurkan besok. Itu dana dari warga untuk warga, satu keluarga membantu satu keluarga,” katanya.
