DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan memerhatikan tiga aspek. Presiden Joko Widodo menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai dasar kebijakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia.
“Aspek pertama adalah kesehatan yang diambil melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” papar Tjahjo dalam International Web Conference yang diadakan oleh Politeknik STIA LAN, Sabtu (27/06).
Kebijakan ini diambil sebagai implementasi rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk menerapkan pembatasan sosial dan fisik sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Berbeda dengan karantina wilayah atau lockdown, kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah Indonesia dimana aktivitas dan mobilisasi sosial masih berjalan secara terbatas dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pembatasan ini diimplementasikan dengan kebijakan bekerja dan beribadah dari rumah, yang tentunya memiliki dampak bagi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Ekonomi menjadi aspek kedua yang diperhatikan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Relaksasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi diberlakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan tanggungan ekonomi di masa sulit akibat pandemi global ini.
Relaksasi ekonomi dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan keringanan pinjaman bank, menurunkan suku bunga, diskon pajak, hingga pembebasan pembayaran listrik untuk golongan ekonomi lemah. Walaupun terbatas, dunia bisnis di masa pemberlakukan PSBB tetap berjalan, terutama bisnis logistik kebutuhan pokok dan yang terkait.
Terakhir adalah aspek sosial. Ini dilakukan dengan memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak, dimana jumlah masyarakat miskin bertambah hingga mencapai 12 juta orang. Bantuan diberikan melalui kebijakan bantuan tunai langsung dan pangan setidaknya diberikan hingga 6 bulan ke depan.
Ketiga aspek tersebut kemudian didukung dengan revisi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan kepada anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, juga untuk memberikan dukungan bagi keberlangsungan ekonomi dan meningkatkan bantuan sosial pada masyarakat terdampak Covid-19.
Hal tersebut kemudian menjadi prinsip bagi Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan tersebut, diharapkan kurva jumlah yang terjangkit Covid-19 dapat menurun secara masif maksimal pada Juli 2020.
“Sehingga diharapkan sudah dapat dilakukan konsolidasi untuk kembali pada kehidupan yang disebut dengan the new normal, yaitu adaptasi kehidupan baru dalam kehidupan kita,” lanjutnya.
Dalam tatanan normal baru ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan orientasi dari berbagai aspek kehidupan, seperti pemberlakukan PSBB transisi. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran (SE) untuk masyarakat Indonesia agar dapat beradaptasi dengan situasi tatanan normal baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan SE Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru yang mengatur agar ASN dapat kembali kerja untuk melayani masyarakat.
Konferensi internasional yang diselenggarakan secara daring ini mengangkat tema Learning from Covid-19 Experiences in the Asia Pacific Region: State and Society’s Perspective. Adapun narasumber yang hadir turut membagikan pengalaman dalam penanganan Covid-19 dari berbagai perspektif.
Narasumber tersebut antara lain Young Hoon Ahn dari Korea Research Institute for Local Administration (Korea Selatan), Eva Tuzon dari Ministry of Agrarian Reform (Filipina), Nurliah Nurdin, Politeknik STIA LAN Jakarta (Indonesia), serta Somporn Hanpongpand, FAO Consultant dan Former Director General of CIRDAP (Thailand). Turut hadir juga, Vasanthi Rajendran dari Ministry of Youth Affairs and Sports (India), Durga Paudyal, Former Director General of CIRDAP in 2012-2016 (India), dan Shahbaz Hossein dari Ministry of Rural Development (Iran). Turut hadir pula secara virtual Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.
