DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meninjau langsung dua lokasi yang akan dijadikan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Kamis (9/7/2020).
Presiden Jokowi mengatakan, sebagai tahapan awal Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
“Lumbung pangan sudah mulai dikerjakan, dua minggu ini terutama untuk urusan irigasinya dulu dan tahun ini insyaAllah akan kita mulai kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu,” kata Presiden Jokowi di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Ditambahkan Presiden, untuk berikutnya dalam waktu satu setengah tahun sampai maksimal dua tahun, akan ditambah lagi 148.000 ha, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Pengembangan food estate tersebut disampaikan Presiden Jokowi sebagai upaya tindak lanjut peringatan organisasi pangan dunia (FAO). Dimana FAO memprediksi akan terjadi krisis pangan. “Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, jagung, atau bisa cabe,” kata Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
“Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan,” kata Menteri Basuki
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
Dalam perjalanan menuju lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Presiden Joko Widodo juga meninjau pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Tahai, Kabupaten Pulang Pisau. Menteri Basuki menjelaskan kemajuan pekerjaan rehabilitasi on-going sepanjang sekitar 10 km dengan nilai pekerjaan Rp 9,8 miliar dengan kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran.
Selain itu, Presiden Jokowi beserta rombongan juga turun meninjau Jaringan Irigasi Rawa Belanti I dengan luas baku 3.545 hektare di Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu. Di lokasi tersebut, Presiden juga meninjau perbandingan tiga lahan dengan kondisi irigasi baik, kondisi irigasi memerlukan rehabilitasi, dan irigasi yang memerlukan peningkatan, termasuk semakbelukar yang membutuhkan land clearing.
Turut mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Palangkaraya Dwi Cahyo Handono, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalteng Yulianus Simpei, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalteng Yanuar Seto Nugroho, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. (*)
