DAELPOS.com – – Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Kamis (16/7/2020) meninjau lokasi banjir bandang yang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat upaya penanganan darurat akibat bencana tersebut.
Dikatakan Menteri Basuki, hingga saat ini Kementerian PUPR bersama tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TNI, Polri, Basarnas dan BPBD Kabupaten Luwu Utara telah berhasil membuka sebagian akses Jalan Masamba dari Palopo sepanjang 70 km yang sebelumnya sempat sampai kemarin terputus karena banjir disertai lumpur setinggi sekitar 1 hingga 2 meter. “Saat ini ruas jalan Palopo – Masamba yang sudah terbuka tersebut bisa ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit,” ujar Menteri Basuki.
Untuk membantu pembersihan lumpur, Kementerian PUPR telah mengerahkan 10 unit alat berat berupa 4 unit excavator, 2 unit Dozer, dan 4 unit Dump Truk ke Desa Radda yang kondisinya paling parah akibat banjir bandang. Selain itu dikerahkan sebanyak 2 unit excavator dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, 1 unit dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, dan 1 unit dari mitra kerja.
Lebih lanjut Menteri Basuki menegaskan telah menyiapkan tiga langkah untuk membantu penanganan darurat banjir bandang tersebut. “Pertama membuka akses konektivitas Palopo – Masamba secepatnya dengan target waktu dalam tiga hari, khususnya jalan yang masih tergenang dan tertutup lumpur di Kecamatan Masamba. Kedua, membersihkan Kecamatan Masamba dan sekitarnya dari lumpur pasir. Ketiga, untuk penanganan permanen, dilakukan normalisasi sungai dengan pengerukan, perbaikan alur sungai dan pembuatan tanggul sungai dengan struktur permanen,” tuturnya.
Menteri Basuki menginstruksikan agar lumpur pasir yang dibersihkan dari permukiman tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke geobag untuk dimanfaatkan menjadi tanggul sementara di bantaran tiga sungai (Rongkong, Radda dan Masamba) agar tidak terjadi luapan material dari sungai-sungai tersebut saat terjadi hujan di hulu.
“Dari hasil pengamatan saya, terlihat dampak paling parah dirasakan warga yang berada di bantaran Sungai Radda. Untuk itu rumah-rumah yang berada di bantaran bahkan palung sungai harus direlokasi sebagai bagian normalisasi sungai. Relokasi akan bekerja sama dengan Pemkab Luwu Utara,” ujar Menteri Basuki.
Untuk membantu penanganan darurat tersebut, Menteri Basuki menunjuk PT. Brantas Abipraya untuk penanganan darurat di sekitar Sungai Masamba dan PT. Hutama Karya di kawasan terdampak dari Sungai Rongkong dan Sungai Radda, termasuk perbaikan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan.
Dikatakan Menteri Basuki, dari analisis sementara melihat banyaknya lumpur pasir segar yang menutup Kota Masamba, perkiraan penyebab bencana banjir bandang adalah terbendungnya alur sungai di hulu lalu longsor, karena curah hujan yang tinggi mendekati 220 mm/hari.
Banjir bandang di Luwu Utara terjadi pada Senin malam lalu (13/7/2020), akibat luapan air sungai yang membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar juga menyebabkan Bandar Udara Andi Jemma tertutup lumpur.
Selain mengerahkan alat berat, Kementerian PUPR juga mengerahkan Mobil Tangki Air berkapasitas 4000 liter 1 unit dan Hidran Umum berkapasitas 2000 liter 10 unit untuk membantu kebutuhan air bersih, karung sebanyak 1000 lembar serta sembako untuk para pengungsi korban bencana banjir.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terimakasih atas perhatian Pemerintah Pusat untuk menangani bencana banjir bandang di Masamba. Pemprov dan Pemkab akan menyiapkan hunian sementara untuk warga yang rumahnya tertimbun lumpur pasir.
Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Muhammad Insal U. Maha, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
